Tidak hanya itu, Prabowo juga memerintahkan agar kebutuhan anggaran untuk pemerintah provinsi dihitung secara terpisah. Ia menyebut bahwa provinsi dengan dampak terberat akan mendapatkan bantuan tambahan hingga Rp 20 miliar.
BACA JUGA:Prabowo Lepas Atlet Indonesia ke SEA Games: Saudara Kita Kena Musibah, Tapi Tak Boleh Surut
“Untuk provinsi, nanti provinsi dihitung. Provinsi yang paling besar mana? Yang paling berat ya? Kirim 20 miliar. Nanti Sumatera Utara berapa, nanti gubernurnya suruh ketemu saya," ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Tito juga melaporkan bahwa banyak kantor camat dan kantor desa di wilayah terdampak mengalami kerusakan berat.
Hal ini berpotensi menghambat pelayanan publik dan menyebabkan banyak dokumen penting warga hilang, seperti KTP, ijazah, sertifikat tanah, hingga surat kendaraan.
BACA JUGA:Satu Tahun Kepemimpinan Prabowo-Gibran serta Pertumbuhan Ekonomi dan Bisnis yang Inklusif
Tito pun mengusulkan agar seluruh biaya pengurusan kembali dokumen-dokumen tersebut digratiskan untuk meringankan beban masyarakat.
“Untuk dokumen KTP di bawah Kementerian kami, sudah kami gratiskan, Pak. Tapi mungkin yang untuk ijazah dari Kemendikdasmen, kemudian STNK–BPKB dari Kapolri, sertifikat ATR–BPN, supaya tidak memberatkan mereka, digratiskan,” ungkap Tito.
Usulan tersebut langsung disetujui oleh Prabowo. “Oke, nanti dihitung semua,” jawabnya.
BACA JUGA:Wapres Gibran Tinjau Penanganan Banjir dan Distribusi Bantuan di Aceh Singkil
Menutup pertemuan, Prabowo memberikan motivasi kepada para kepala daerah yang hadir. Ia menegaskan bahwa para bupati dan gubernur merupakan garda terdepan dalam menghadapi situasi darurat.
“Kalian yang terus berjuang untuk rakyat. Memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan,” ujar Prabowo.
Langkah cepat pemerintah pusat ini diharapkan dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar para korban bencana serta mempercepat pemulihan layanan publik di wilayah terdampak.(*)
*)Mahasiswa magang dari Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Trunojoyo Madura|