Bantuan BPJS Kesehatan Dialihkan ke Kabupaten/Kota

MASA jabatan Heru Tjahjono sebagai Sekda Provinsi Jawa Timur bakal segera berakhir. Posisi ASN nomor wahid di tingkat provinsi itu digantikan Kepala Dinas Pendidikan Wahid Wahyudi. Namun, di masa jabatannya, Heru Tjahjono justru menjadi sorotan.

Salah satunya adalah menghapus bantuan iuran BPJS Kesehatan untuk 622.000 warga Jawa Timur dari dalam APBD 2022. Kekuatan APBD Pemprov Jatim tahun ini mencapai Rp 27,64 triliun. Lebih rendah daripada tahun sebelumnya yang mencapai Rp 34,2 triliun.

Saat dikonfirmasi, Heru tak mau berpanjang lebar. Ia minta hal tersebut untuk ditanyakan ke instansi lain. ”Itu coba ditanyakan ke Pak Bobby (kepala BPKAD Jatim). Sudah ada datanya semua di sana,” katanya saat dihubungi melalui sambungan telepon.

Anggota Komisi E DPRD Jatim Deni Wicaksono membenarkan hal tersebut. Nasib 622.000 warga Jatim penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan sempat terbengkalai. Status kepesertaan mereka dinonaktifkan akibat tak mendapat suntikan dana.

Itu terjadi mendadak dan tanpa sosialisasi. Akhirnya dilakukan mediasi. Pemprov Jatim pun membebankan bantuan iuran BPJS Kesehatan itu kepada pemerintah kabupaten/kota masing-masing.

Komisi E sudah berkoordinasi dengan dinas sosial dan bappeda. Penyelesaian jangka menengah sedang berlangsung. Yakni, menyisir setiap kabupaten/kota yang telah siap. Hingga kini, sudah terdapat 140.000 kepesertaan yang dibiayai pemkab/pemkot setempat.

”Ini masih terus berjalan nyisirnya. Yang nonaktif sudah bisa diurus lagi. Semoga gak ada yang luput,” katanya saat dihubungi kemarin (23/1).

Estimasinya, masih kurang sekitar 500.000 kepesertaan lagi. Rencananya selesai pada 1-2 bulan mendatang. Untung, slot di BPJS juga masih tersedia. Ada sekitar 800.000 slot yang kosong di Jatim.

Namun, yang tak kalah penting untuk diperhatikan adalah jangka pendek. Yakni, apabila ada sekian warga dari total 622.000 itu yang mengalami sakit. ”Itu sudah disepakati akan di-handle pemprov. Tinggal sekarang perumusan teknisnya bagaimana,” kata politikus PDIP itu.

Ke depan komisi E terus memantau perkembangannya. Apabila pelaksanaan yang seret, pihaknya akan turun lagi. ”Kita lihat komitmennya saja. Nanti kalau ada yang ruwet, kita teriak lagi,” ujar Deni. (Mohamad Nur Khotib)

Sumber: