Indonesia Punya Bank Emas, Apa Saja Keuntungan Jadi Nasabahnya?

HARIAN DISWAY – Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto telah meresmikan layanan bank emas atau bullion bank di The Gade Tower, Jakarta Pusat pada Rabu, 26 Februari 2025.

Peresmian layanan bank emas merupakan kebijakan strategis Pemerintah Indonesia sebagai suatu usaha untuk menuju ekonomi Indonesia yang mandiri nantinya.

“Sebagai ikhtiar menuju kemandirian ekonomi, menuju Indonesia yang aman, adil, Makmur, kuat berdiri di atas kaki kita sendiri,” ujar Prabowo dalam pidatonya.

Bank emas ini nantinya akan dikelola oleh dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang juga anak usaha PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), diantaranya yaitu PT Pegadaian dan PT Bank Syariah Indoensia (BSI).

BACA JUGA:Bank Emas Resmi Rilis, Ini Cara Bikin Rekening Bank Emas di Pegadaian dan BSI

BACA JUGA:Bank Emas Pertama di Indonesia Diresmikan Hari Ini, Simak Tujuan dan Berbagai Layanannya!

Selanjutnya apa manfaat yang nantinya akan didapat apabila menjadi nasabah bank emas?

Direktur Utama PT Pegadaian, Damar Latri Setiawan memberikan penjelasan bahwa pihak pegadaian telah menyediakan berbagai layanan dalam bank emas.

Layanan tersebut meliputi Tabungan emas, penitipan emas, pembiayaan emas, serta deposito emas.

"Nah simpanan ini tentunya bisa didepositokan, sehingga apa? likuiditas masih terdampak, masyarakat nabung emas, kemudian deposito itu bisa 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan itu produk ada di Pegadaian," kata Damar kepada wartawan di The Gade Tower, Jakarta, Rabu 26 Februari 2025.

BACA JUGA:Diskon Tarif Listrik 50% Segera Berakhir! Manfaatkan Sebelum 28 Februari 2025

Damar juga menjelaskan bahwa layanan bank emas dapat diakses secara digital. Hal tersebut tentunya akan memudahkan bagi nasabah untuk dapat menarik uang tunai sesuai harga pada hari tersebut.

“Jadi sistemnya lebih enak. Dan lewat digital, misalnya hari ini pengen digadai pun bisa. Pakai digital. Pengen dicairkan bisa,” terangnya.

Izin resmi PT Pegadaian dalam melaksanakan layanan bank emas tertera dalam surat No. S-325/PL.02/2024 oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sumber: