Skandal Beras Oplosan Rugikan Rakyat Triliunan, Satgas Pangan dan Pemprov Jatim Turun Tangan

SURABAYA, HARIAN DISWAY - Praktik pengoplosan beras menjadi ancaman bagi ketahanan pangan nasional.

Dugaan pencampuran beras medium menjadi premium, lalu dijual dengan harga lebih mahal, tentu sangat merugikan masyarakat.

Anda sudah tahu, Bareskrim Polri telah memeriksa empat pihak yang memproduksi dan mendistribusikan beras premium.

Pemerikasaan dilakukan karena diduga tidak memenuhi standar mutu dan takaran yang berlaku alias beras oplosan.

BACA JUGA:212 Merek Beras Tidak Penuhi Syarat, Kementan Bertindak

Pemeriksaan tersebut dilakukan pada Kamis, 10 Juli dan dilanjutkan pada Senin, 14 Juli 2025.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan kronologi terungkapnya praktik pengoplosan beras yang menyebabkan kerugian masyarakat hingga mencapai Rp 99,35 triliun.

Menurutnya, kasus beras oplosan itu bermula dari kejanggalan harga beras dalam dua bulan terakhir. 

BACA JUGA:BULOG Siap Salurkan Bantuan Pangan Beras untuk 18,2 Juta Penerima di Seluruh Indonesia

Harga gabah di tingkat petani dan penggilingan menurun, tetapi harga jual kepada konsumen justru meningkat. Berdasar data dari Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras meningkat 14 persen atau lebih dari 3 juta ton. Artinya, ada surplus 3 juta ton lebih dari kebutuhan.

Namun, harganya justru naik. ”Sehingga kami mencoba mengecek di seluruh Indonesia. Ada 10 provinsi penghasil beras terbesar,” katanya.

Pengoplosan beras itu kini juga menjadi atensi serius Pemprov Jatim dan Satgas Pangan.

Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak menegaskan tidak akan tinggal diam. Ia memastikan Pemprov Jatim turun tangan terkait beras oplosan yang disinyalir beredar di pasar-pasar. 

BACA JUGA:Anomali Harga Beras

Sumber: