OTT Gubernur Riau dan Bupati Ponorogo, KPK Sebut Ada 'Darurat Korupsi' di Daerah

Menurutnya, perlu ada perintah tegas agar semua pihak berhenti mengeruk keuntungan dari anggaran daerah dan tidak lagi menekan kepala daerah dengan tuntutan-tuntutan di luar anggaran resmi.

BACA JUGA:Gubernur Riau Abdul Wahid ditangkap KPK

Selain itu, Praswad menyebut tekanan internal terhadap pegawai pemerintahan sebagai bagian dari pola korupsi yang berulang.

Ia mengingatkan agar kewenangan kepala daerah tidak dibiarkan tanpa kontrol.

BACA JUGA:Kasus Korupsi Bupati Ponorogo, KPK Ungkap 3 Kluster Senilai Miliaran Rupiah

“Jangan sampai adanya kewenangan tanpa batas sehingga membuat Kepala Daerah terus dapat menekan bawahannya,” jelasnya.

Sebagai solusi, ia mendorong penguatan sistem pengawasan berjenjang, termasuk peran inspektorat daerah dalam memastikan pertanggungjawaban yang lebih transparan.(*)

*) Mahasiswa magang dari Prodi English for Creative Industry Universitas Kristen Petra

Sumber: