Menilik Kebijakan soal Air Minum Dalam Kemasan: Jangan Hanya Taat Standar, Negara Harus Hadir

PERSOALAN industri air minum dalam kemasan (AMDK) hari ini tak lagi bisa dibaca secara sempit sebagai urusan memenuhi standar mutu produk. Di balik botol dan galon yang beredar di pasar, ada soal yang jauh lebih mendasar: keadilan kebijakan, keberlanjutan lingkungan, serta keberpihakan negara agar tidak sekadar melayani kepentingan industri besar.

Pesan itulah yang penulis tekankan dalam rapat panitia kerja bersama Kementerian Perindustrian di kompleks parlemen, Senayan, Rabu, 4 Februari 2026.

Harus diingat, isu AMDK berkaitan langsung dengan keselamatan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Pengelolaan sumber air yang tidak berkelanjutan, penggunaan kemasan plastik yang tak terkontrol, serta lemahnya pengawasan di sepanjang rantai distribusi berpotensi menimbulkan risiko ekologis sekaligus ancaman kesehatan bagi konsumen.

BACA JUGA:Bencana Galon Sekali Pakai: Memangkas Produksi Air Minum dalam Kemasan dari Akarnya

Dalam banyak kasus, eksploitasi air tanah yang berlebihan telah memicu kekeringan dan krisis air bersih di sejumlah daerah. Dampaknya bukan hanya pada lingkungan, melainkan juga pada kehidupan sosial-ekonomi masyarakat setempat.

Di sisi lain, realitas di lapangan menunjukkan tumbuhnya industri AMDK skala kecil di berbagai daerah. Mulai BUMDes dan koperasi desa pengelola mata air lokal, produsen galon bermerek daerah, hingga usaha air demineral berskala kecil yang beroperasi di satu kabupaten. Mereka bukan industri abal-abal. Mereka ingin patuh pada standar, ingin produknya aman, ingin usahanya berkelanjutan.

Namun, faktanya, keterbatasan biaya sertifikasi, akses laboratorium, dan sumber daya manusia kerap menjadi tembok tinggi yang sulit mereka lewati.

Di titik itulah kebijakan diuji. Regulasi yang terlalu kaku dan seragam berisiko melahirkan ketidakadilan struktural. Industri besar, dengan modal dan akses kuat, relatif mudah memenuhi seluruh persyaratan. Sementara itu, industri kecil tersingkir bukan karena kualitas produknya buruk, melainkan karena beban kebijakan yang tidak proporsional.

Jika negara hanya mengukur keberhasilan dari berapa banyak sertifikat SNI yang terbit, tanpa melihat siapa yang tertinggal di belakang, kebijakan itu gagal sejak awal.

Yang juga harus ditekankan adalah pentingnya tanggung jawab sosial dan lingkungan yang transparan dan terukur dari perusahaan-perusahaan AMDK. Dampak industri itu cukup masif, terutama terkait eksploitasi air tanah dan krisis air bersih di berbagai daerah. 

Karena itu, kepatuhan terhadap prinsip keberlanjutan tidak boleh berhenti pada jargon. Harus ada praktik konkret di lapangan: pengelolaan sumber air yang bertanggung jawab, pengurangan jejak plastik, dan komitmen nyata terhadap pemulihan lingkungan.

Ada setidaknya tiga isu krusial yang patut menjadi perhatian serius pemerintah. 

Pertama, desain kebijakan sertifikasi dan standardisasi harus mempertimbangkan skala usaha. Biaya, proses, dan akses tidak boleh menjadi beban yang mematikan bagi industri kecil. Standar tetap penting untuk menjamin mutu dan keselamatan konsumen, tetapi pendekatan kebijakannya perlu lebih adil dan kontekstual.

Negara perlu menghadirkan skema afirmatif: subsidi sertifikasi, layanan laboratorium terjangkau, hingga pendampingan teknis bagi pelaku usaha kecil.

Sumber: