MK Tolak Hadirkan Gibran di Sidang Sengketa Syarat Pendidikan Cawapres

JAKARTA, HARIAN DISWAY - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permintaan para pemohon untuk menghadirkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara langsung dalam sidang perkara yang mempersoalkan syarat pencalonannya pada Pemilu 2024.

Hakim Konstitusi Saldi Isra mengatakan, MK telah menerima surat dari para pemohon yang meminta Gibran dihadirkan dalam persidangan. Namun, permintaan tersebut tidak dikabulkan oleh Mahkamah.

“Kami tidak menerima usulan atau permintaan dari pemohon, berkenaan dengan menghadirkan pihak-pihak yang dimaksudkan di kedua surat itu,” ujar Saldi dalam sidang lanjutan perkara tersebut di Gedung MK, Kamis, 1 Oktober 2026, malam.

BACA JUGA:Mantan Ketua KPU Bantah Aturan Ijazah Gibran Dibuat untuk Memuluskan Pencalonan

Meski tidak menghadirkan Gibran, MK tetap menjadwalkan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak lain pada Jumat, 2 Oktober 2026. Berdasarkan jadwal resmi MK, persidangan tersebut menghadirkan pemberi keterangan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Atase Pendidikan KBRI Singapura, serta Atase Pendidikan KBRI Australia.

Saldi mengatakan pihak-pihak tersebut dipandang diperlukan oleh Mahkamah untuk mendalami perkara.

“Itu pihak yang menurut Mahkamah diperlukan oleh Mahkamah. Bukan untuk kepentingan pemohon,” katanya.

BACA JUGA:Singgung Ijazah Gibran, Hakim MK Arsul Sani Ungkap Pernah Kursus di UTS Australia

Pemohon Minta Gibran Hadir

Pakar hukum tata negara sekaligus salah satu pemohon, Denny Indrayana, sebelumnya meminta MK menghadirkan Gibran secara langsung dalam persidangan.

Menurut Denny, kehadiran Gibran diperlukan untuk memberikan penjelasan mengenai status pendidikannya yang menjadi salah satu pokok persoalan dalam perkara tersebut.

Selain Gibran, pemohon juga meminta MK menghadirkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah serta Menteri Hukum. Kehadiran mereka diminta untuk memberikan penjelasan mengenai proses harmonisasi Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 dan penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.

BACA JUGA:Gibran Kecam Pegawai SPPG Bantul yang Buat Guyonan soal Korban Keracunan MBG

“Pertama adalah saudara Gibran Rakabuming Raka. Penting untuk beliau juga menjelaskan bagaimana sebenarnya duduk soal pendidikan yang bersangkutan,” ujar Denny.

Perkara Syarat Pendidikan Gibran

Perkara tersebut diajukan oleh Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, Denny Indrayana, enam warga yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI, M Subhan, Bonatua Silalahi, dan Tiurma M.S. Sihombing.

Sumber: cnn