men? Menko Polhukam Mahfud MD yang juga pakar hukum tata negara menegaskan: Pemerintah tidak mempunyai wewenang dalam masalah amandemen. Itu adalah wilayah MPR.
”Pemerintah tidak bisa campur tangan. Karena amandemen itu tidak membutuhkan persetujuan pemerintah,” kata Mahfud dalam webinar yang digelar Integrity Law Firm.
Pilpres masih tiga tahun. Politik tentu terlalu berat untuk ditebak. Semuanya bisa berubah. Contohnya, PAN yang semula di luar pagar kini sudah bergabung ke Jokowi. Karena politik pada dasarnya saling memberikan kompensasi, biasanya dukungan politik selalu dibalas jatah menteri. Kita tunggu saja drama reshuffle. (*)