Orang swasta yang ingin masuk ke perusahaan daerah punya banyak pertimbangan. Cara kerja beda. Di swasta semuanya relatif serbacepat dan tidak terbentur banyak aturan birokrasi.
Dari sisi pertanggungjawaban, kalau di swasta kita ketemu setahun sekali di RUPS. Kalau pegawai negeri, harus lapor ke kepala daerah. Dan kadang-kadang kendalanya orang luar yang bukan kelompok dari kepala daerah sering gak klik.
Karena unsur politik?
Itu yang mungkin tidak perlu saya jelaskan. Kadang dirut itu mantan tim sukses. Atau sudah punya ikatan emosi dengan kepala daerah. Meskipun itu tidak jaminan. Cuma mayoritas di Indonesia begitu.
Jika sampai 8 September jumlah pelamar tetap tujuh orang, apakah proses rekrutmen tetap dilanjutkan?
Kalau cari dirut kan tidak perlu jumlah banyak. Siapa tahu dari dua pelamar ada satu yang jagoan. Lha, ngapain harus cari 20. Karena di tinju kelas berat, yang jago juga sedikit. (Salman Muhiddin)