Laporan polisi Luhut Binsar Pandjaitan dinilai Ketua YLBHI Asfinawati. ”Itu ciri negara otoriter,” katanyi di konferensi pers daring Rabu (22/9). Dinaikkan ke level ”negara”. Tapi, sumber kasusnya lemah.
Harian Disway - KASUSNYA ialah Podcast di channel Youtube Haris Azhar, tayang 20 Agustus 2021. Di situ tampil Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti. Juga, Owi dari Walhi Papua.
Judulnya: Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya. Durasi 26 menit 51 detik.
Isi: Hasil riset Walhi, Kontras, dan beberapa LSM. Bahwa tambang emas di Blok Wabu, Intan Jaya, Papua, terus-menerus ditambahi polisi dan tentara. Pemilik tambang: PT Freeport Indonesia, PT Aneka Tambang, dan PT Tobakom Del Mandiri, anak perusahaan Toba Sejahtera Group, yang sahamnya dimiliki Luhut. Karena itu, di judul disebut: Ada Lord Luhut.
Luhut tidak terima. Katanya, tuduhan itu tidak benar. Luhut menyomasi Haris dan Fatia. Sampai dua kali. Isi somasi: Pihak Haris diminta menarik video tersebut dan meminta maaf kepada Luhut. Sebab, tuduhan itu tidak benar.
Haris dan Fatia menolak minta maaf. Akhirnya Luhut melaporkan kasus itu ke Polda Metro Jaya Rabu (22/9).
Kasus tersebut jadi seru, ramai komentar. Salah satu komentar dari Ketua YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) Asfinawati.
Asfinawati: ”Harusnya yang mengawasi atau menyomasi pemerintah itu masyarakat. Ini terbalik, aparat pemerintah yang mengawasi rakyat dan bahkan mengkriminalisasi rakyat. Itu adalah ciri-ciri negara yang otoriter.”
Sumber Kasus
Sementara itu, sumber persoalan tersebut, yakni riset yang dibahas di podcast, kurang diperhatikan para pihak. Berikut ini:
Juru Bicara Koalisi Bersihkan Indonesia (periset di kasus itu) Ahmad Ashov Birry, di konferensi pers daring, 22 September 2021, menjelaskan, di riset tersebut pihaknya melibatkan beberapa LSM: Walhi, Kontras, YLBHI, Jaringan Advokasi Tambang, Greenpeace, dan Trend Asia. Di tambang emas Blok Wabu, Intan Jaya, Papua.
Latar belakang riset, konflik bersenjata yang dipicu operasi keamanan di area tambang emas Intan Jaya. Mengakibatkan jatuhnya korban sipil, setidaknya puluhan meninggal dan ribuan mengungsi.
Ashov: "Kajian ini bertujuan menguji asumsi dasar, benarkah di balik setiap rangkaian kekerasan militer selalu terselip kepentingan ekonomi?"
Hasilnya, antara lain, Koalisi Bersihkan Indonesia menemukan ada empat perusahaan, teridentifikasi memiliki kedekatan dengan pos keamanan.