Jawa Timur menjadi satu dari tujuh provinsi yang didapuk sebagai pilot project program pengentasan kemiskinan ekstrem. Lima provinsi lainnya yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, NTT, Maluku, dan Papua Barat.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan, pengertian ekstrem itu mengacu pada ketentuan Bank Dunia. Yakni pengeluaran seseorang hanya USD 1,98 per hari atau setara dengan Rp 28.320.
“Namun BPS pusat (Badan Pusat Statistik, Red) belum belum ada parameter untuk mengukur kemiskinan ekstrem,” ujarnyi saat rapat koordinasi dengan Wapres KH Ma’ruf Amin secara virtual, kemarin (28/9). Ada lima kabupaten yang ditunjuk sebagai pilot project. Di antaranya, Kabupaten Bangkalan, Sumenep, Probolinggo, Bojonegoro dan Lamongan. Seluruh kabupaten tersebut merupakan pilihan dari pemerintah pusat.
Nantinya, pemerintah daerah bakal menunjuk lima kecamatan di masing-masing kabupaten tersebut. Kemudian, kementerian desa yang menentukan lima desa yang dipilih dari setiap kecamatan. Program tersebut bakal langsung diintervensi oleh Kementerian Koordinator Perekonomian.“Dan sudah ditentukan semua. Itu arahan yang kita terima dari pusat, jadi kita hanya mengikuti,” jelas Khofifah.
Khofifah juga meralat peringkat dari lima kabupaten yang ditunjuk. Bahwa Lamongan menempati urutan ke-14 dan Bojonegoro menempati urutan ke-19. “Yang sesuai urutan hanya Probolinggo, Sumenep, dan Bangkalan. Itu betul urutan satu sampai tiga. Tadi sudah saya sampaikan,” jelasnyi.
BPS Jatim merilis kondisi kemiskinan di Jatim. Terjadi penurunan kemiskinan di perdesaan hingga 0,11 persen atau setara dengan 33.330 jiwa. Sedangkan di kota naik hingga 0,01 persen atau setara dengan 20.080 jiwa. Itu periode September 2020 hingga Maret 2021.
Dari total kemiskinan di Jatim mencapai 4,5 juta jiwa, terdapat 1,7 juta tergolong kemiskinan ekstrem. Pemprov Jatim juga bakal melibatkan banyak OPD untuk ikut program tersebut. Pertama, untuk menurunkan beban pengeluarkan akan melibatkan lima OPD. Kedua, untuk upaya meningkatkan pendapatan akan melibatkan 11 OPD. Ketiga, untuk meminimalkan wilayah kantong kemiskinan ada lima.
“Itu kami ambilkan dari APBD provinsi. Jika nanti akan ada penguatan dan perluasan daerah lain, kami siap untuk break-down,”lapor Khofifah kepada Wapres Ma’ruf Amin.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Jatim Alwi mengatakan telah menyiapkan empat program sebagai upaya menekan angka kemiskinan. Di antaranya, bantuan sosial PKH plus, bantuan santunan korban meninggal dunia akibat covid-19, bantuan asistensi sosial penyandang disabilitas dan bantuan jaring pengaman sosial.
“Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang meliputi program perlindungan sosial, UMKM, padat karya dan pembiayaan perusahaan,” jelas Alwi. (Mohamad Nur Khotib)