15. Mengapa sih saya cerita panjang lebar seperti diatas? Pertama, saya ingin menceritakan kepada teman-teman bagaimana susahnya situasi dan keterbatasan test PCR saat itu. Kedua, banyak pihak yang bergotong royong untuk membantu pemerintah meningkatkan kapasitas PCR saat itu. Kementerian BUMN, melalui perintah Pak Erick dan Pak Budi Sadikin, membeli cukup banyak alat PCR saat itu. Lalu Pak Luhut dan teman-temannya juga memberikan donasi yang nilainya cukup besar untuk meningkatkan kapasitas PCR di banyak fakultas kedokteran di Indonesia, dan saya yakin banyak pihak lain yang juga berusaha keras untuk membantu dengan berbagai cara supaya kapasitas test covid19 melalui PCR di Indonesia pada waktu itu bisa ditingkatkan. Kami tidak ada memikirkan untung-rugi waktu itu.
16. Dalam perjalanan kami mencari alat PCR untuk donasi ke para lab di kampus-kampus saat itu, salah satu teman Pak Luhut mengajak untuk ikut berpartisipasi dalam pendirian lab test covid19 yang memiliki kapasitas tinggi (5000 test/hari) dan bisa melakukan genome sequencing (belakangan ini kemudian sangat berguna untuk mendeteksi varian delta dan layanan ini diberikan gratis kepada Kemenkes untuk mendeteksi varian baru). Usul saya ke Pak Luhut, kita ikut berpartisipasi untuk pendirian lab ini. Maka tanpa pikir panjang, Pak Luhut menyampaikan ke saya, kita bantu lah to mereka ini. Akhirnya melalui Toba Sejahtera (yang memiliki dana untuk kebutuhan ini), Pak Luhut ikut mendukung pendirian lab tersebut. Maka lahirlah GSI, setelah itu, kami tidak monitor lagi mengenai GSI ini.
17. Jujur ketika Jodi (Jubir Pak Luhut) mengirimkan WA pertanyaan dari Tempo mengenai keterkaitan GSI dan Pak Luhut, saya laporkan mengenai hal ini ke Pak Luhut. Beliau sempat tanya ke saya, “emangnya toba sejahtera punya saham di GSI to?”. Beliau tidak ingat rupanya. Saya menjelaskan kronologis yang saya ingat waktu itu. Pak Luhut lalu meminta saya dan jodi menjelaskan kepada Tempo sesuai dengan fakta yang ada.
18. Dan kemudian terjadilah kehebohan setelah liputan Tempo itu keluar. Tuduhannya adalah mengenai kebijakan kewajiban PCR bagi pesawat yang diberlakukan beberapa Minggu yang lalu hanya menguntungkan Pak Luhut dan Pak Erick secara pribadi. Izinkan saya menjelaskan dari perspektif saya:
a. Mengapa kewajiban test PCR ini diberlakukan kepada penumpang pesawat ditengah kasus yang menurun ?
i. Kebijakan ini saya dan teman-teman di tim usulkan berdasarkan data yang menunjukkan ada peningkatan resiko penularan. Nah 1-2 minggu sebelum kebijakan PCR untuk penumpang pesawat ini diberlakukan, kita melihat ada peningkatan resiko tersebut. Indikator mobilitas yang kami gunakan menunjukkan peningkatan yang signifikan. Contohnya di Bali, data mobilitas minggu ketiga Oktober 2021 menunjukkan level yang sama dengan liburan nataru tahun 2020. Lalu, hasil pengecekan tim yang kami kirim, terjadi penurunan disiplin protokol kesehatan yang luar biasa. Peduli lindungi hanya sebagai pajangan, terutama di tempat-tempat wisata dan bar. Bahkan salah satu tim saya berhasil memfoto pasangan yang bebas berciuman didalam salah satu bar/café di Bandung.
ii. Sebagai background, pada awal Juli 2021 ketika Pak Luhut diperintahkan untuk menangani peningkatan kasus di Jawa Bali, Pak Luhut meminta kami mendesign metode penanganan yang paten. Saya dan beberapa teman-teman kemudian mengontak Prospera untuk membantu kami membuat leading indicator untuk memonitor perkembangan kasus. Ada 3 indikator yang kita gabungkan menjadi indeks komposit, yaitu Google Traffic, Facebook Mobility dan NASA Nightlight Index. Intinya 3 indikator tersebut mencerminkan aktivitas masyarakat. Kalau aktivitas masyarakat masih tinggi, maka penambahan kasus tidak akan menurun. Hasil pengujian secara statistic, butuh waktu 14-21 hari untuk penambahan kasus bisa menurun sejak indeks komposit turun.
iii. Kita harus belajar dari negara-negara lain yang mengalami peningkatan kasus yang luar biasa akibat varian Delta, akibat relaksasi aktivitas dan protokol kesehatan karena merasa tingkat vaksinasi dosis kedua sudah diatas 60%. Contohnya seperti Singapura, Jerman, Inggris dan beberapa negara lain. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Tingkat vaksinasi dosis 2 Indonesia saat ini baru sekitar 36%, dan kita sudah melakukan relaksasi aktivitas masyarakat secara luas. Mengapa kita berani melakukan relaksasi ini? Karena kita imbangi dengan protokol kesehatan yang ketat dan testing serta tracing yang tinggi, serta relaksasi kita lakukan secara gradual sejak agustus sampai dengan saat ini. Namun, ketika saat ini kita melihat protokol kesehatan sudah menurun signifikan tentu saja kami melihat ada peningkatan resiko kenaikan kasus.
iv. Vaksinasi tidak sepenuhnya bisa mencegah penularan kasus. Mudah untuk mengambil kesimpulan ini, karena negara-negara yang saya sebutkan diatas memiliki cakupan dosis 2 diatas 60%, and kasus covid19 mereka meningkat signifikan. Vaksinasi akan mengurangi resiko anda jika terkena Covid19 harus dirawat di RS, muncul gejala atau bahkan kematian. Anda masih bisa terkena covid19, tidak bergejala, dan masih menularkan ke pihak lain, meskipun sudah di vaksin. Ada banyak riset ilmiah yang mendukung hal tersebut.
v. Alasan-alasan tersebut diatas sebenernya sudah saya dan jodi berikan ke Tempo baik dalam bentuk Ms Word maupun Powerpoint, lengkap beserta chart dan riset ilmiah. Namun entah mengapa Tempo tidak menampilkan dalam liputannya.
b. Kalau memang ingin membantu penanganan pandemi, mengapa harus mendirikan GSI yang berbentuk PT yang orientasinya mencari keuntungan? Kenapa tidak yayasan saja?
i. Bantuan yang sifatnya donasi sudah dilakukan Pak Luhut dan teman-temannya melalui donasi alat PCR, ekstraksi RNA, reagen dan beberapa alat lab lainnya ke fakultas kedokteran. Namun, karena sifatnya donasi, yah kita hanya bisa membantu sesuai dengan dana donasi yang dikumpulkan. Setelah itu harus mandiri.
ii. GSI, sesuai Namanya Genomik Solidaritas Indonesia (GSI), didirikan dengan semangat solidaritas untuk membantu penanganan pandemic. Sifatnya lebih social entrepreneurship. Jadi keuntungan yang diperoleh GSI digunakan kembali untuk tujuan social, seperti memberikan PCR gratis untuk yang tidak mampu, nakes, ataupun orang2 yang di wisma atlit. Mereka bahkan juga membantu Kemenkes untuk melakukan genome sequencing secara gratis untuk mendeteksi varian delta. Model ini lebih sustainable karena tidak mengandalkan donasi.
c. Adanya Pak Luhut di GSI menimbulkan potensi conflict of interest karena Pak Luhut adalah Koordinator PPKM Jawa Bali.