Wakil Wali Kota Surabaya Armuji ngamuk. Ia mendapat laporan dari pengusaha yang merasa dipingpong oleh petugas perizinan pemkot.
“TAK unggah nang YouTube. Babah , aku geregeten ( Biarin , aku geregetan),” kata Armuji ke Harian Disway kemarin (23/11). Dalam video itu, Armuji sampai mengumpat karena jengkel.
Ia mengatakan, ulah satu oknum bisa mencoreng kinerja baik semua petugas pelayanan. Menurutnya, selama ini pemkot sudah membangun sistem perizinan yang transparan dan cepat. Namun, semua itu sia-sia jika operatornya mencari kesempatan.
Armuji marah besar karena pengusaha itu sudah menyetorkan uang perizinan sebesar Rp 700 juta Juni lalu. Ternyata sampai lima bulan izin yang diajukan belum beres.
Setelah lapor ke Armuji, pengusaha itu langsung ditelepon petugas Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPRKP CKTR). Izinnya dikeluarkan hari itu juga.
Armuji merasa sangat janggal. Jika perizinan bisa dikeluarkan dalam sekejap, mengapa harus menunggu ada yang melapor ke dirinya? “Saya siap mengundurkan diri kalau tidak bisa menjalankan amanah. Saya peringatkan betul-betul ini,” kata mantan Ketua DPRD Surabaya itu.
Pengusaha tersebut juga mengadu bahwa perizinan yang ia urus tidak berhenti di IMB. Setelah izin bangunan beres, ia juga harus mengurus surat izin usaha perdagangan (SIUP). Ia berharap tidak dipersulit lagi dalam perizinan berikutnya.
Armuji sudah meminta DPRKP CKTR membenahi persoalan perizinan tersebut. Ia juga mengingatkan semua dinas yang punya kewenangan perizinan agar tidak mencari kesempatan untuk curang.
Jika ada pengusaha lain yang merasa dipersulit petugas, Armuji mempersilakan mereka datang ke rumah dinasnya di Jalan Wali Kota Mustajab Nomor 78.
Apartemen Bukit Darmo Golf dengan pemandangan patung golfnya di Surabaya Barat.(Foto: Eko Suswantoro-Harian Disway)
Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Jatim Soesilo Efendi mengatakan oknum perizinan memang masih jadi musuh pengusaha. “Sudah ada Omnibus Law, tapi peluang oknum bermain itu masih ada,” kata pria asal Sidoarjo itu.
Ia kagum dengan sikap Armuji. Dukungan dari kepala daerah akan mendobrak problem perizinan yang selama ini macet.
Peristiwa Armuji marah-marah bisa jadi momentum bagi pengusaha lain untuk segera mengurus perizinannya. Mereka bisa pakai jurus yang sama jika pengurusan berbelit: lapor wawali.
Soesilo berharap ketegasan kepala daerah itu juga tertular ke daerah lain. Dengan begitu kepastian usaha bisa merata.
Ia melihat apa yang dilakukan Pemkot Surabaya sebenarnya sudah jauh lebih maju ketimbang daerah lain. Selain keberanian kepala daerah dalam memperlancar perizinan, ada banyak program pro pembangunan yang bergulir setahun belakangan.
Salah satunya diskon Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Potongannya fantastis. Sampai 50 persen. “Ini teman-teman di Gresik dan Sidoarjo sudah minta supaya niru Surabaya,” ujar Pemilik PT Panca Teja Sentana itu.