Sarjana Pendidikan (SPd) sudah oversupply . Menurut Statistik Pendidikan Tinggi 2020, jumlah lulusannya mencapai 335.190 orang atau setara 21,84 persen semua jurusan.
STATISTIK pendidikan tinggi itu juga menunjukkan bahwa jurusan yang paling banyak diminati adalah Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD). Jumlahnya mencapai 35,84 persen dari lulusan SPd. Ternyata, sebanyak 81,5 persen sarjana PGSD berasal dari Universitas Terbuka (UT).
Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jatim Teguh Sumarno menceritakan, UT dihadirkan untuk membantu para guru mendapatkan gelar sarjana pada 1984. Baik guru yang sudah pegawai negeri maupun honorer.
Namun, ada modifikasi kurikulum kemudian hari. UT lalu menerima mahasiswa baru dari semua kalangan. “Sekarang yang menilai ini masyarakat nanti. Kualitas itu kan tergantung pada keterampilan, etika dan dedikasi mereka,” kata mantan Rektor Universitas PGRI Banyuwangi itu.
Selain Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, kampus itu kini juga punya fakultas lain. Yakni Fakultas Ekonomi (FE), Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik (FHISIP), dan Fakultas Sains dan Teknologi (FST).
Ia mengatakan pemerintah harus menyikapi membeludaknya sarjana lulusan UT. Evaluasi dilakukan dari sisi kuantitas dan kualitas.
Kuliah di UT dilakukan secara online . Mulai awal sampai. Itu sudah dilakukan sejak sebelum pandemi. “Masyarakat Indonesia selalu ingin mudah. Kalau bisa sekolah jarang-jarang tapi lulus. Padahal ilmu itu harus dicari dengan proses,” lanjutnya.
Teguh menyarankan mahasiswa UT lebih rajin membaca. Atau menggelar diskusi tatap muka. Dengan cara itu, kualitas UT bakal meningkat.
Ia berharap, niat kuliah semua mahasiswa tidak hanya untuk mengejar ijazah. Tetapi juga untuk meningkatkan kualitas akademik masing-masing. “Kalau niatnya tidak begitu, kasihan masyarakat nanti,” lanjutnya.
Di sisi lain, Guru Besar Bidang Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Prof Muchlas Samani mengatakan oversupply sarjana sebenarnya terjadi di semua jurusan. Setelah lulus banyak sarjana menganggur. “Minat kuliah sekarang tinggi. Sedangkan penyerapannya tidak begitu besar,” ujar Rektor Unesa ke-9 (2010/2014) itu.
Namun yang terjadi di jurusan pendidikan paling parah. Tahun lalu jumlah lulusan jurusan pendidikan mencapai 335 ribu orang. Sedangkan yang bisa menempuh pendidikan profesi guru cuma 36 ribu atau cuma 10,7 persen dari total lulusan pendidikan.
Pemerintah membatasi kuota PPG. Muchlas melihat, kebijakan itu dilakukan karena alasan fiskal. Rata-rata guru yang sudah tersertifikasi bakal mendapat tunjangan profesi guru (TPG). Jika tidak ada kuota, maka anggaran belanja pegawai pada APBD bisa membengkak.
Besaran TPG untuk guru yang sudah menduduki jabatan fungsional mencapai satu kali gaji pokok pegawai negeri sipil (PNS). Untuk guru non-PNS, besarannya disesuaikan dengan kesetaraan tingkat, masa kerja, dan kualifikasi akademik.
Sementara itu, bagi guru tetap bukan PNS yang belum memiliki jabatan fungsional mendapat TPG sebesar Rp 1,5 juta. Banyak pelajar ingin jadi sarjana pendidikan karena mengejar TPG tersebut. Namun pemerintah membatasi kuota PPG di setiap kampus. “Yang masuk diseleksi ketat. Hanya yang terbaik yang dapat sertifikasi itu,” lanjutnya.