Gaji, terbukti rawan di Indonesia. Bisnis lesu, ribuan buruh Karawang, Jawa Barat, akan menggugat gubernur Jawa Barat yang tidak menaikkan upah 2022. Tak kurang, ketua MPR minta Menkeu dicopot gegara anggaran MPR turun.
----------
Dari buruh yang upahnya receh sampai pimpinaan lembaga tertinggi negara yang anggarannya triliunan rupiah per tahun. Protes.
Buruh sampai elite mirip. Sebelas dua belas. Maunya pendapatan naik. Minimal, jangan dipotong. Jika tidak, gugat..., copot..., pecat si pembuat keputusan.
Kemarahan buruh Karawang dipicu keputusan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Nomor: 561/ Kep.732-Kesra/ 2021 tanggal 30 November 2021 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Jabar 2022. Tidak dinaikkan. Tetap Rp 4.798.312,00.
Padahal, tiga tahun berturut-turut (2019–2021) UMK Karawang tertinggi se-Jabar. Dengan keputusan itu, UMK Karawang 2022 jadi nomor dua tertinggi se-Jabar. Tertinggi pertama Bekasi, Rp 4.816.921,17.
Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Karawang Ferry Nuzarli kepada wartawan, Rabu (1/12), mengatakan, buruh kecewa.
Ferry: "Sangat kecewa lah, padahal rekomendasi bupati Karawang, UMK kita naik 7,68 persen."
Dilanjut: "Kami akan aksi pada 6 sampai 8 Desember 2021. Kami juga akan menggugat gubernur ke PTUN (pengadilan tata usaha negara). Kami menuntut gaji naik."
Dengan UMK segitu, take home pay buruh di Karawang sekitar Rp 7,5 juta. Termasuk aneka tunjangan dan uang lembur. Mereka ini sebenarnya diuber-uber marketing kredit barang. Mulai panci sampai motor. Karena gaji segitu menarik bagi marketing tukang kredit.
Tapi, ya... itu tadi. Mau mereka, gaji terus naik. Di kondisi apa pun. Kalau tidak naik, ngamuk.
Elite pun Emosi
Jangankan buruh, Ketua MPR Bambang Soesatyo dan Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad pun emosi. Gegara tunjangan MPR diturunkan. Mereka menuntut Presiden Jokowi memecat Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Awalnya, Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad meminta Presiden Jokowi memecat Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sebab, Sri Mulyani memotong anggaran MPR gegara pandemi.