Namun, ada beberapa hal yang membedakan jalan bisnis mereka.
Pertama, anak-anak Jokowi sudah merintis bisnis sebelum bapaknya menjadi RI-1. Gibran membangun bisnis kuliner Chili Pari Catering Service pada 2010, saat Jokowi masih wali kota Solo.
Sementara itu, putra-putri Soeharto mulai bisnis setelah sang ayah jadi presiden. Posisinya pun sangat kuat.
Kedua, beberapa bisnis anak Soeharto berkaitan dengan regulasi yang dikeluarkan pemerintah. Sementara itu, bisnis anak Jokowi hingga saat ini tidak terkait dengan regulasi khusus. Tidak ada fasilitas khusus dari pemerintah.
Seperti saat Tommy mendirikan pabrik mobil Timor yang secara langsung terkait dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1996 tentang Pendirian Industri Mobil Nasional. Soeharto memerintah menteri untuk mempermudahnya.
Sebagai pelaksana, Tommy mendirikan mobnas Timor dengan pajak yang sangat ringan. Tommy pun mengimpor mobil dari Korea dengan pajak yang ringan. Tommy didukung berbagai fasilitas pemerintah. Ketidakadilan itu sempat membuat merek mobil lain protes ke WTO.
Begitu juga bisnis cengkih Tommy yang didukung regulasi tata niaga cengkih BPPC (Badan Penyangga Perdagangan Cengkih). Pengusaha rokok atau pengguna cengkih hanya bisa membeli dari BPPC. Sementara itu, perusahaan Tommy, yakni PT KCN, adalah bagian dari BPPC.
Untuk bisnis anak Jokowi, sampai saat ini belum ada kabar yang terkait langsung dengan regulasi khusus yang dikeluarkan pemerintah. Belum terdengar cerita ada aturan yang memberikan proteksi atau fasilitas khusus.
Namun, besarnya bisnis anak Jokowi tidak lepas dari posisi mereka sebagai anak presiden. Itu pernah diungkapkan Gibran. Ia membangun bisnis dengan kerja keras. Ia pun menyadari banyak yang mengaitkan dengan posisi orang tuanya. Menurut Gibran, itu sebagai bonus.
Posisi orang tua sebagai presiden pasti sangat berpangaruh dalam karier politik dan bisnis anaknya. Gibran sendiri bisa menjadi wali kota Solo, muncul belakangan, bisa meraih rekomendasi parpol, juga tak lepas dari nama besar bapaknya.
Begitu juga dalam bisnis. Partner bisnis kakap pasti banyak yang siap kerja sama. Apalagi bila si anak juga pandai berbisnis. Tentu, di mata sebagian pengusaha, kongsi dengan anak presiden sangat menguntungkan.
Apakah perlu ada aturan agar keluarga presiden diberi batasan dalam berbisnis?
Ini bukan semata-mata untuk menjaga-jaga tidak tumpang-tindih urusan bisnis dan regulasi pemerintah. Tapi, juga untuk membatasi agar anak-anak presiden tidak dimanfaatkan berbagai pihak. Setuju? (*)