KELAHIRAN gajah sumatera Dumbo di Kebun Binatang Surabaya (KBS) dirayakan secara spesial dua setengah tahun lalu. Cucu Wali Kota Tri Rismaharini sendiri yang memberi nama gajah itu. Saat bayi gajah tersebut mati 15 Desember lalu, gegernya luar biasa.
Masalah makin rumit saat KBS tak segera mengumumkan kabar kematian satwanya. Pemerhati satwa sampai DPRD Surabaya bertanya-tanya. Berbagai spekulasi bermunculan.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anas Karno datang langsung ke KBS Jumat (17/12). Ia kecewa karena hanya diterima perwakilan manajemen di pagar. Tidak boleh masuk. ”Ini masalahnya simpel. Anda ngomong yang jujur sejak awal, masalahnya tidak melebar seperti sekarang,” kata Anas dalam rapat dengar pendapat dengan KBS dan BKSDA II Gresik kemarin (27/12).
Kematian gajah KBS diumumkan secara resmi pada 23 Desember. Penyebabnya elephant endotheliotropic herpesvirus (EEHV). Virus jenis itu memang sangat mematikan bagi gajah dengan usia di bawah 10 tahun.
Dirut KBS Chairul Anwar mengatakan, pengumuman kematian gajah masih perlu menunggu pemeriksaan BKSDA. Otopsi dilakukan di hari yang sama saat gajah mati. ”Jadi, kita perlu waktu untuk menentukan kematiannya,” kata mantan Dirut PDAM Kabupaten Pasuruan itu.
Meski telat menginfokan, ia memastikan bahwa semua prosedur penanganan satwa mati sudah dilakukan. Mulai otopsi, sterilisasi kandang, sampai evakuasi bayi gajah lain yang bernama Gonzales.
Untung, Gonzales tidak tertular. Hasil laboratoriumnya sudah keluar. Negatif EEHV.
Kabid BKSDA Wilayah II Gresik Wiwied Widodo turut memantau perkembangan kasus itu dua pekan terakhir. Ia melihat KBS sudah melakukan hampir semua SOP. Namun, ada satu yang luput. ”Masalahnya, KBS hanya telat melapor ke kami. Telat lapor,” ujarnya.
BKSDA memeriksa sampel darah gajah. Selain pemeriksaan EEHV, pihaknya memastikan gajah tidak diracun. Nah, pemeriksaan tentang racun itu belum keluar.
Setelah kasus gajah KBS, BKSDA menyurati semua lembaga konservasi. Semua gajah harus diisolasi. Termasuk wahana tunggang gajah yang tidak boleh beroperasi sampai setahun ke depan.
Anggota Komisi B DPRD Surabaya Ratih Retnowati melihat kasus itu sebagai bahan evaluasi total untuk KBS. Ada banyak perguruan tinggi yang memiliki jurusan kedokteran hewan. ”Simbiosis dengan kampus dan asosiasi dokter hewan ini perlu. Karena satwa KBS ini ada banyak sekali. Tidak mungkin cukup ditangani internal,” ujar politikus Demokrat itu. (Salman Muhiddin)