PEMBELAJARAN tatap muka (PTM) 100 persen sudah berjalan lima hari. Harusnya kemarin kebijakan itu dievaluasi. Guna memutuskan keberlangsungan PTM seratus persen minggu depan.
Koordinator Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Swasta Erwin Darmogo menjelaskan, PTM 100 persen secara umum berjalan lancar. Ia belum mendapatkan temuan maupun laporan pelanggaran prokes. Baik dari SMP maupun wali murid.
Namun ada beberapa catatan yang bisa menjadi evaluasi. Yakni komitmen wali murid dalam menegakkan protokol kesehatan. Baik saat mengantar siswa maupun saat penjemputan. "Ketaatan itu yang bakal jadi evaluasi," ungkap Kepala SMP YBPK 1 itu.
Bagi Erwin, pelaksanaan PTM jauh lebih menyenangkan daripada pembelajaran daring. Guru bisa berinteraksi langsung dengan murid. Serta bisa langsung mengawasi pembelajaran siswa.
Maklum, selama pandemi banyak murid yang tidak bisa menangkap pelajaran. Alhasil, siswa banyak yang ketinggalan materi. Bahkan tidak sedikit murid yang belum pernah mengenal guru maupun temannya.
Rencananya, YBPK 1 bakal menggelar kembali ekstra kurikuler (ekskul) minggu depan. Tapi tidak semuanya boleh digelar. Hanya yang tidak menimbulkan kerumunan.
"Seperti bahasa Inggris. Kalau untuk olahraga kami larang dulu. Sebenarnya Pramuka juga bisa. Tapi lihat minggu depan saja," kata Erwin.
PTM 100 persen menggunakan mekanisme dua sif. Kapasitas ruangan dibagi menjadi dua. Sehingga dalam satu kelas hanya 50 siswa yang hadir. Guru hanya mengajar maksimal 3 jam dalam tiap sif.
Siswa juga tidak diperkenankan jajan di kantin. Mereka wajib membawa bekal dari rumah. Toh jam istirahat hanya 10-15 menit. Sehingga tidak memungkinkan murid keluyuran di luar kelas.
Evaluasi dianggap terlalu dini. Sebab baru lima hari PTM berjalan. "Kalau sudah dua minggu bisa lah dievaluasi," ungkap Ketua Dewan Pendidikan Surabaya Juli Poernomo.
Meski begitu, lanjut Juli, secara kesuluruhan, PTM 100 persen berjalan lancar. Ia juga turun ke lapangan guna meninjau sekolah. Bahkan sebelum pembelajaran dimulai.
Menurutnya, data yang dikumpulkan di lapangan akan menjadi evaluasi. "Toh tidak ada laporan melenceng dari ketentuan. Sementara bagus kok pelaksanaan PTM berdasarkan pantauan saya," katanya.
Anggota Komisi D DPRD Surabaya Tjutjuk Supariono punya pendapat berbeda. Menurutnya, masih banyak ditemukan pelanggaran protokol kesehatan (prokes). Seperti siswa yang berangkat menggunakan sepeda angin. Seharusnya siswa dijemput oleh wali murid. Tidak berangkat sendiri.
Sedangkan untuk ekskul, Tjutjuk berharap agar sekolah menahan diri dulu. Program itu boleh dilaksanakan asalkan secara daring. Tidak tatap muka langsung. Guna menghindari pelanggaran prokes.
"Intinya PTM 100 persen ini belum memuaskan. Pengawasan prokes masih lemah," ungkap politisi PSI itu.