TERSISA 10 hari lagi. Sebanyak 87 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ketahuan tinggal di flat murah pemkot harus angkat koper. Wali Kota Eri Cahyadi meminta mereka mengalah dengan 11 ribu keluarga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang mengantre bertahun-tahun.
Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPRKPP) Surabaya mengumpulkan semua ASN itu kemarin. Mereka diminta mengosongkan flat yang mereka tinggali itu akhir Februari.
Eri mengatakan ASN tidak seharusnya tinggal di flat. Sebab, syarat tinggal di hunian murah itu adalah punya status MBR. Gaji mereka harus di bawah upah minimum kota (UMK). “ASN kan mampu. Gajinya besar,” kata Eri.
Selain ASN, anggota TNI dan Polri yang tinggal di flat juga diminta pindah. Namun jumlah mereka tidak banyak. Beberapa di antaranya bisa tinggal di flat karena mendapat rekom dari Wali Kota Tri Rismaharini (2010-2020) karena rumah mereka terbakar.
Sementara itu, tenaga kontrak dan outsourcing pemkot masih diperbolehkan tinggal di sana. Meski gaji mereka setara UMK dan tidak masuk MBR, banyak diantara mereka belum punya tempat tinggal.
Krisis hunian di Surabaya memang terasa satu dekade terakhir. Pengembangan rumah sangat sederhana (RSS) seharga Rp 150 juta sudah tidak ada. Harga tanah di Surabaya sudah sangat melambung.
Sementara itu pembangunan flat selama dua tahun pandemi mandek. Anggaran pembangunan dua tower per tahun dipangkas untuk membiayai penanganan Covid-19. Bantuan dari Kementerian PUPR juga tidak muncul.
Wakil Ketua DPRD Surabaya AH Thony yang menemukan kasus ASN itu mengusulkan, agar pemkot menggandeng swasta. Pengembang apartemen komersial punya kewajiban menyediakan flat murah minimal 20 persen dari total luas pengembangan mereka. “Saya lihat kok kewajiban ini tidak pernah dilakukan,” ujar Politisi Gerindra itu.
Ketentuan itu sebenarnya berlaku sejak lama. Aturannya diperbarui melalui PP Nomor 13 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun.
Thony melihat apartemen komersial tumbuh pesat di Surabaya. Terutama di timur dan barat. Bahkan data 2021 menunjukkan bahwa total stock apartemen di Surabaya mencapai 48.972. Jika dikonversikan 20 persen, maka ada 9.794 unit apartemen murah di Surabaya.
Jumlahnya bisa lebih banyak. Bisa belasan ribu unit. Sebab kewajiban 20 persen itu dihitung dari total luasan pengembangan apartemen komersial. Dengan unit yang lebih kecil, maka penambahan flat murah itu bisa menjadi solusi antrean 11 ribu flat.
Ketua Real Estate Indonesia (REI) Jatim Soesilo Efendy menegaskan bahwa pengembang tidak lari dari kewajibannya. Tugas menyediakan hunian berimbang sebesar 20 persen itu sulit terlaksana karena berbagai kendala. “Yang utama adalah masalah lahan,” ujar Dirut PT Panca Teja Sentana itu.
Metode pembangunan hunian berimbang itu harus melibatkan kerja sama pemda dan swasta. Pemerintah menyediakan lahan sedangkan pengembang yang akan membangunkan unit tersebut.
“Kalau Pemkot Surabaya ada aset, ayo libatkan kami,” ujar pengembang Pondok Jati dan Taman Pondok Jati di Sidoarjo itu. REI siap mengakomodasi kepentingan pemkot tersebut.