REKAM data kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) di Jawa Timur masih belum tuntas. Terhitung sekitar 75.919 orang yang belum direkam. Itu sekitar 0,24 persen dari total warga yang wajib E-KTP yang mencapai 31.290.000 orang.
Mereka yang belum melakukan perekaman data terbagi menjadi tiga kelompok. Pertama, kelompok perantau. Mereka masih tidak tahu bahwa perekaman bisa dilakukan di Dispendukcapil mana saja.
“Banyak yang masih mengira rekam E-KTP harus pulang. Jadi mereka merasa repot,” jelas Kabid Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Jatim Muji Santoso, kemarin (8/3).
Misalnya, warga Probolinggo yang bekerja di Surabaya. Mereka tak perlu pulang. Perekaman E-KTP bisa dilakukan di Surabaya dengan persyaratan yang mudah. Cukup menyetor bukti fotokopi kartu keluarga (KK) ke petugas Dispendukcapil setempat.
Kelompok kedua adalah warga lansia. Mereka memegang KTP versi lama yang memang tak ada batas waktu alias berlaku seumur hidup.
“Tapi ada alasan lain kenapa mereka yang lansia tak mau merekam E-KTP,” jelas Muji. Yakni karena keterbatasan lokasi, misalnya, mereka tinggal di pelosok desa. Mereka juga merasa tidak membutuhkan KTP baru. Jadi semuanya seiring dengan mobilitas para lansia.
Kelompok ketiga orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang kehilangan identitas. Termasuk juga para waria dan anak jalanan. Mereka banyak yang tak berani pulang. Oleh karena itu, Pemprov Jatim meminta Dispendukcapil setiap wilayah untuk pro aktif. Misalnya, menjaring dan memantau warganya.
Sebab, lanjut Muji, fungsi E-KTP beda dengan KTP versi lama. E-KTP dibuat oleh pemerintah pusat sebagai data teperinci. Itu akan memudahkan pengurusan layanan pemerintahan. Misalnya, program-program bantuan.
“E-KTP juga bisa mengurangi data penduduk ganda. Karena sifatnya yang rigid dan tersistem secara otomatis,” jelasnya. Orang yang bikin E-KTP ganda bakal ketahuan. Tidak seperti KTP versi lama yang sulit dideteksi. (Mohamad Nur Khotib)