JAMAAH umrah sudah bisa berangkat melalui Bandara Juanda sejak dua minggu lalu. Kini jamaah haji pun bakal menyusul. Rencananya mereka diberangkatkan pada 5 Juni. Yakni, kloter pertama sebanyak 36 ribu jamaah dari Jatim serta 2 ribu jamaah dari NTT dan Bali.
”Tapi, itu kalau dikasih kuota 100 persen,” kata Kepala UPT Asrama Haji Sugianto saat dihubungi kemarin (28/3). Sebab, sangat mungkin pemerintah tidak memberikan kuota penuh. Maksimal hanya 50 persen. Mengingat, pemberangkatan itu merupakan kali pertama sejak pandemi Covid-19.
Dengan demikian, wilayah yang embarkasinya kecil bakal digabung dengan wilayah lain yang terdekat. Bahkan, mungkin waktu pelaksanaannya diundur lagi menjadi 15 Juni. ”Jadi, sepertinya hanya 50 persen yang dikasih pemerintah Arab Saudi,” imbuh Sugianto.
Persiapannya pun sudah dicicil. Salah satunya, Hotel Asrama Haji (HAH) di Sukolilo, Surabaya, yang sudah ditutup untuk pasien isolasi Covid-19. Akan dilakukan perbaikan sepanjang Ramadan nanti.
HAH memang relatif sepi pasien selama gelombang ketiga pada Februari. Paling banyak terisi 20 pasien. Berbeda dengan gelombang kedua pada Juli tahun lalu yang mencapai ratusan orang. Bahkan, HAH sudah zero pasien sejak Rabu (23/3).
Sementara itu, Kakanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur Husnul Maram mengatakan, kepastian kuota masih menunggu undangan dari Kerajaan Arab Saudi. Namun, persiapan pelaksanaan tetap dilanjutkan. Mulai administrasi, hotel, akomodasi, transportasi, hingga konsumsi bagi jamaah.
Di Jawa Timur, persiapan administrasi sudah mencapai 96 persen. Sisanya, 4 persen, bakal selesai dalam waktu dekat. ”Persiapan sudah dan terus dilakukan Kementerian Agama. Di Jawa Timur sendiri, kita optimistis segera tuntas,” ujarnya.
Menurut epidemiolog Universitas Airlangga Windhu Purnomo, pembukaan kembali Bandara Juanda untuk penerbangan internasional tidak masalah. Asal, seluruh penumpang dari luar negeri yang masuk ke Juanda harus dites PCR. Termasuk jamaah umrah dan haji.
Sebab, semua pihak harus tetap waspada meski kasus Covid-19 di Jatim sudah melandai. Langkah itu juga diperlukan sebagai antisipasi agar tak kecolongan masuknya varian baru Covid-19.
Mengingat, varian Delta yang mengakibatkan gelombang kedua tahun lalu justru dibawa para pekerja migran. ”Saya tidak setuju kalau tidak ada tes PCR. Jangan sampai mengulang lagi,” katanya. (Mohamad Nur Khotib)