JAKARTA, HARIAN DISWAY - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini kembali bekerja setelah cuti haji. Kasus dugaan penyelewengan dana umat Aksi Cepat Tanggap (ACT) menjadi salah satu fokusnya. Risma mengaku telah mengendus kejanggalan pada kasus itu sebelum ramai diperbincangkan.
"Sebetulnya saya dari awal jadi menteri saya sudah ingatkan dia (ACT), sudah saya buatkan surat peringatan ke dia, karena saat itu kan ada sumbangan ke luar negeri dia saya tegur. Mekanisme pengawasan kita masih lemah," kata Risma kepada wartawan di Kantor Kementerian Sosial, Kamis, 28 Juli 2022.
Kementerian Sosial (Kemensos) bakal memperketat pengawasan terhadap lembaga filantropi lain. Akan ada satuan tugas (satgas) pengawas yang khusus memantau kegiatan lembaga filantropi. Bahkan melibatkan Interpol.
Risma juga menegaskan bahwa izin Pengumpulan Uang dan Barang Aksi Cepat Tanggap (ACT) sudah dicabut. ACT tidak akan bisa menyalurkan dana lagi meski sudah ada yang terkumpul.
"Ndak, sudah kita hentikan. Ya nanti kita ketemu setelah APH (aparat penegak hukum) memutuskan seperti apa, seperti apa pemeriksaan sudah selesai nanti baru kita rundingkan," katanya.
Menurut satu-satunya wali kota perempuan Surabaya itu, dana yang sudah terkumpul itu tidak bisa disalurkan karena kasus ini masih dalam proses pemeriksaan.
"Nanti kalau kita salurkan takutnya nanti kan menghilangkan barang bukti. Jadi ya ndak dulu, kita hentikan dulu sampai APH katakan bukti-bukti sudah cukup," kata arsitek jebolan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya itu. (*)