SAAT INI ada empat organisasi perangkat daerah (OPD) yang tanpa kepala di Pemkot Surabaya. Yakni, sejak kepala dinas tersebut dirotasi. Kini jabatan mereka diisi pelaksana tugas (Plt).
Empat OPD itu, pertama, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota. Kedua, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Ketiga, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Keempat, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti pun mendesak pemkot supaya segera membentuk panitia seleksi (pansel). Sebab, penunjukan Plt untuk memimpin OPD itu bisa berakibat kurang optimal dalam memberikan layanan ke publik. Bahkan, bisa menjadi beban berat bagi Plt yang ditunjuk.
Apalagi, ada pengukuran indikator kinerja yang dilakukan wali kota. Maka, akan lebih baik jika diisi dengan pejabat definitif. Sebab, kelayakan dan integritas mereka sudah teruji.
”Dengan jabatan yang dobel-dobel tidak akan fokus,” terang politikus PKS itu. Reni berharap agar empat OPD yang diisi Plt tersebut segera didefinitifkan. Setidaknya dalam satu bulan ke depan. (ADV)