Menlu: Indonesia Desak DK PBB Atasi Perang Saudara di Sudan

SUDAN, HARIAN DISWAY - Perang saudara pecah di Sudan. Konflik meletus antara paramiliter dan militer. Indonesia pun mendesak Dewan Keamanan (DK) PBB untuk segera turun tangan. Agar situasi di negara Afrika utara itu bisa segera dingin.

 

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, situasi Sudan masih cenderung terjadi eskalasi konflik hingga saat ini. Dia pun meminta DK PBB segera intervensi demi jeda kemanusiaan. “Indonesia mendesak DK PBB segera mengadakan pertemuan darurat," kata Retno dalam konferensi pers virtual pada Kamis, 20 April 2023.

 

Tanpa jeda kemanusiaan, kata Retno, dampaknya bakal makin memburuk. Distribusi bahan pangan dan bantuan kesehatan bisa terhambat. Sehingga bisa muncul bencana kemanusiaan yang lebih buruk.

 

Konflik bersenjata antara Sudanese Armed Forces (SAF) dan Rapid Support Forces (RFS) itu tercetus sejak Sabtu, 15 April lalu. Terhitung sudah enam hari. Sejauh ini, pertempuran ditujukan untuk memperebutkan objek vital pemerintahan. Seperti istana kepresidenan, markas militer dan bandara.

 

Tercatat sebanyak 300 orang tewas dan lebih dari 3.000 orang mengalami luka-luka. Itu berdasarkan data dari Badan Kesehatan Dunia (WHO). Hingga kini, upaya gencatan senjata pun belum membuahkan hasil.

 

Bahkan, sebelumnya terdapat 43 WNI yang terjebak di lokasi konflik. Namun seluruhnya telah dievakuasi tim perlindungan WNI KBRI Khartoum ke safe house . Status keamanan saat ini Siaga 1. 

 

“Persiapan evakuasi terus dimatangkan sambil menunggu saat tepat evakuasi dengan terus mempertimbangkan keselamatan WNI," ujar Retno. Dia pun telah berkomunikasi dengan Dubes RI di Sudan. Di sisi lain, Retno juga memimpin koordinasi bersama KBRI Khartoum, KBRI Kairo, KBRI Riyadh dan KJRI Jeddah untuk mengevakuasi WNI dari Khartoum.

 

Hingga kini, belum ada evakuasi warga negara asing dari Khartoum. Situasi keamanan masih tidak kondusif. Retno mengimbau kepada WNI di Sudan untuk tetap tenang. “Pemerintah akan berupaya sekuat tenaga untuk perlindungan warga kita di Sudan,” tandasnyi. (Mohamad Nur Khotib)