Golkar, sejak reformasi, ketua umumnya silih berganti. Tidak ada ketum yang menjadi penguasa lebih dari dua periode. Tak ada ketum yang mempersiapkan anak kandung untuk menjadi ketum.
PKS lebih sistemik lagi. Para kader partai berpeluang jadi ketum. Yang pasti, mereka harus direstui majelis syuro, lembaga tertinggi yang bersifat kolektif. Sistem itu tidak memungkinkan ketum mempersiapkan putra mahkota dari keluarga sendiri.
Kembali ke Guntur yang mengusulkan Jokowi untuk menggantikan Mega. Bila itu lolos, otomatis peluang anak-anak Mega akan terpotong. Sekaligus menghapus kesan PDIP milik Megawati dan trah Bung Karno yang harus dipimpin anak cucu Bung Karno.
Bila Jokowi menjadi ketum, kesannya, PDIP akan berubah menjadi parpol terbuka. Terbuka buat semua kader untuk menjadi ketua umum. Tak harus anak cucu biologis Bung Karno, tapi juga anak cucu ideologis.
Hanya, bisa menjadi tidak positif apabila pergantian pemimpin nanti akan bablas melahirkan dinasti baru di PDIP. Jadinya, hanya berganti trah yang mengendalikan. (*)