JAKARTA, HARIAN DISWAY - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima, mengecam penggunaan program bantuan sosial (Bansos) untuk kepentingan elektoral.
Dalam pernyataannya, Aria Bima menyatakan bahwa Bansos yang seharusnya merupakan bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan, kini dianggap telah disalahgunakan untuk kepentingan politik.
Menurut Aria Bima, yang juga merupakan politisi dari PDI Perjuangan, pembagian Bansos yang seharusnya dilakukan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) berdasarkan data kemiskinan, kini dialihkan menjadi berdasarkan tingkat kepadatan penduduk di beberapa Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
Hal ini, menurutnya, mengakibatkan ketidaksesuaian data dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan di kalangan masyarakat.
"Ibu Risma sejak awal menjabat Mensos punya komitmen untuk menggunakan data kemiskinan. Saat ini, data kemiskinan Ibu Risma tidak lagi dipakai," kata Aria Bima usai acara Hajatan Rakyat di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu, 3 Februari 2024.
Aria Bima juga mengungkapkan bahwa Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini telah menginformasikan bahwa saat ini pemerintah menggunakan data dari Kemenko PMK dalam pembagian Bansos.
BACA JUGA:Sri Mulyani Ungkap Sumber Dana Bansos Pemerintah: Orang Miskin Harus Tahu Ini
BACA JUGA:Soal Bansos, Anies-Muhaimin Pakai Pendekatan Inovatif agar Efektif dan Tepat Sasaran
Politisi tersebut menyatakan ketidakrelaannya terhadap keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang terakhir ini terlibat langsung dalam pembagian Bansos.
"Data validasi Bansos yang dimiliki Kementerian Sosial, yang rutin diperbaiki, infonya tidak dipakai dalam penyebaran atau pembagian Bansos, pada bulan Januari dan Februari 2024," tambahnya.
Aria Bima juga mengkritisi pembagian Bansos yang hanya berdasarkan kepadatan penduduk di sejumlah daerah di Jawa Tengah.
Sebelumnya, pada Desember 2023, Presiden Jokowi membagikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Puso kepada petani yang terdampak bencana alam di Jawa Tengah.
Ironisnya, bantuan tersebut hanya diberikan kepada petani di beberapa kabupaten, yang dinilai memiliki dampak elektoral tinggi.
"Itulah yang kita tahu, yang dipakai merupakan data elektoral, berdasarkan kepadatan penduduk. Bansos memang untuk rakyat, PDI Perjuangan setuju. Tetapi, caranya jangan didasarkan dan dikerdilkan untuk kepentingan elektoral, tapi sesuai kebutuhan rakyat," pungkasnya. (*)