HARIAN DISWAY - Mahalnya harga tiket pesawat di Indonesia menjadi sorotan utama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
Berbagai faktor disebut menjadi penyebab tingginya harga tiket. Seperti harga avtur, distribusi yang dimonopoli, komponen pajak, dan perilaku usaha.
Anggota KPPU, Budi Joyo Santoso, menjelaskan bahwa harga avtur yang masih tinggi serta monopoli distribusi avtur oleh Pertamina turut andil dalam mahalnya tiket pesawat.
KPPU telah memberikan saran kepada pemerintah, khususnya Kementerian ESDM. Hal itu dimaksudkan untuk mengevaluasi formula harga avtur yang didasarkan pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 17 K/10/MEM/2019.
Menurut Budi, beberapa komponen dalam formula tersebut sudah tidak relevan, terutama acuan harga pengangkutan terjauh.
BACA JUGA:Kemenparekraf Targetkan Harga Tiket Pesawat Turun 10 Persen Pada Oktober 2024
Selain avtur, komponen lain yang menyumbang kenaikan harga tiket adalah biaya pemeliharaan pesawat, yang mencapai 15% dari harga tiket.
Biaya ini tinggi karena suku cadang pesawat masih diimpor dan dikenakan bea masuk. KPPU mendorong agar kebijakan terkait biaya komponen ini dievaluasi lintas lembaga.
KPPU juga menyoroti praktik kartel yang terjadi di industri penerbangan. Putusan KPPU terkait kartel tiket yang telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung mewajibkan maskapai untuk melaporkan setiap perubahan kebijakan yang berdampak pada persaingan.
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, menanggapi isu ini dengan memaparkan empat langkah untuk menurunkan harga tiket pesawat.
BACA JUGA:Pesawat Trigana Air PK-YSP Tergelincir di Ujung Landasan Bandara Serui Papua
"Sudah saya katakan bahwa format penurunan harga tiket itu dengan 4 tahap. Mestinya sudah bisa dieksekusi," katanya di Kompleks Parlemen, Jumat, 20 September 2024.
Langkah pertama adalah menurunkan pajak atas suku cadang. Menurutnya harga suku cadang itu memiliki multiplier effect yang bisa berpengaruh pada harga tiket pesawat.
"Satu sisi menurunkan harga tiket pesawat, kedua memberikan lapangan pekerjaan di Indonesia," kata Budi.
Selanjutnya, penyediaan avtur harus multiprovider, yang sudah disampaikan kepada Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan.