HARIAN DISWAY - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan apresiasi atas arahan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa partai politik di kabinetnya tidak boleh mencari keuntungan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Pernyataan Bapak Prabowo selaku Presiden terpilih terkait hal tersebut kami lihat merupakan bentuk komitmen beliau sebagai presiden terpilih dan itu patut untuk diberi apresiasi," ujar juru bicara KPK, Tessa Mahardika di Gedung Merah Putih KPK pada selasa 15 Oktober 2024.
Bagi Tessa, Himbauan hal itu baik untuk mencegah kerugian negara. Karena masih ada beberapa menteri yang terkan kasus korupsi.
"Karena mendukung pernyataan tersebut dan semoga beliau selaku bapak presiden terpilih lebih melibatkan APH (Aparat pnegak hukum) baik kepolisian, kejaksaan, maupun KPK untuk bisa bersama - sama bersinergi di dalam perangkat pemberantasan korupsi ke depan," tambahnya.
BACA JUGA:Kabinet Gemoy Berisi 107 Orang, Prabowo-Gibran Beri Pembekalan Hari Ini
BACA JUGA:KPK Bakal Panggil Eks Ketua DPRD Jatim
Sebelumnya diberitakan, Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto, memberikan pesan kepada para ketua umum partai politik yang bergabung dalam kabinetnya agar tidak menitipkan atau menginstruksikan para menteri perwakilan partai untuk memanfaatkan APBN dan APBD demi kepentingan pribadi.
"Saya sudah sampaikan kepada semua partai yang mau bergabung dalam koalisi saya, terang-terangan saya katakan semua ketua umum, semua perwakilan," kata Prabowo dalam rapat koordinasi nasional legislatif yang digelar di Grand Sahid Ballroom Jakarta, Kamis 10 Oktober 2024.
BACA JUGA:Daftar Selebritis yang Diproyeksi Jadi Wakil Menteri di Kabinet Prabowo
"Saya katakan jangan menugaskan menteri-menteri yang saudara tunjuk di pemerintah yang saya pimpin, jangan saudara tugaskan untuk cari uang dari APBN-APBD," lanjutnya.
Prabowo mengingatkan bahwa saat ini adalah era digital, di mana masyarakat dapat memantau segala hal, terutama perilaku para pejabat. Oleh karena itu, ia menegaskan agar tidak ada yang berani mencoba mengambil uang negara.
Ia mengimbau setiap partai politik untuk mengelola sumber daya Indonesia secara optimal dan bertanggung jawab.
"Kita mengakui, kita dengan cara yang halal dengan cara yang baik, kita mengerti, setiap institusi setiap partai politik pasti perlu uang, pasti perlu sumber daya," Ucap dia
"Mari kita kelola kekayaan kita, sehingga kita bisa mendukung semua institusi dengan baik, terang terangan, kenapa tidak," pungkasnya.