JAKARTA, HARIAN DISWAY - Salah satu kementerian yang punya tugas berat mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto adalah Kementerian Pertanian. Ya, kementerian yang dipimpin Andi Amran Sulaiman ini punya tugas mewujudkan visi Prabowo agar Indonesia bisa swasembada pangan pada empat tahun ke depan.
Mentan Amran sudah menyiapkan sejumlah strategi untuk mewujudkan itu. Menurutnya, program swasembada pangan tak bisa hanya diwujudkan Kementan, namun juga butuh kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Terutama BUMN di sektor hulu dan hilir pangan harus satu komando dengan orkestrasi Kementan.
BUMN yang bergerak di hulu pangan antara lain PT Pupuk Indonesia (PI Persero). Mereka sebagai penyedia pupuk. Lalu di hilir BUMN punya Perum Bulog sebagai pembeli siaga (offtaker). Sementara Kementan memposisikan diri di tengah antara keduanya.
Mentan Amran menyatakan, dalam mencapai target swasembada pangan tidak boleh ada dualisme. Presiden Prabowo Subianto sendiri telah meminta agar hulu-hilir pangan harus satu komando.
Di sektor pertanian pangan, Kementan berada di tengah antara hulu dan hilir, sedangkan di hulu terdapat PI dan di hilir ada Bulog.
"Sulit tercapai kalau dualisme agak sulit. Presiden sudah menegaskan harus satu komando, hulu-hilir satu komando. Contoh, pertanian (Kementan) ada di tengah, hulu ada pupuk (PI), hilir ada Bulog sebagai offtaker," ujar Mentan Amran dalam wawancara dengan Tim Redaksi B-Universe di Kantor Pusat Kementan Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2024.
BACA JUGA:Prabowo Subianto Janji Wujudkan Swasembada Pangan dan Energi dalam Lima Tahun Mendatang
Amran mencontohkan perlunya satu komando ketika terjadi masalah pada pupuk. Jika terjadi masalah pupuk, tentu PI tetap untung, namun petani yang menjadi korban.
Selama ini, kuota pupuk bersubsidi hanya memenuhi 50 persen dari kebutuhan. Jadi ketika pupuk bermasalah, yang terjadi petani seluruh Indonesia menderita.
Beruntung, sekarang kuota pupuk sudah ditambah. Di sisi lain, Kementan berhasil memproduksi melimpah, harga justru jatuh.
"Jangan melihat harga jatuh di tempat mana, tapi dampaknya ke seluruh petani Indonesia, seketika menderita dan bangkrut," tegasnya.
Hal itu bisa terjadi karena Bulog sebagai offtaker memberi syarat, misalnya kadar air dan seterusnya. Padahal, kadar air itu mutlak. Sedangkan di negara lain seperti di Amerika, tidak ada syarat kadar air dan lainnya.
"Yang bertanggung jawab offtaker yang di hilir. Karenanya, ego hulu dan hilir harus dikesampingkan. Kalau satu saja ego komandannya yang merasakan penderitan itu rakyat, petani Indonesia," tutur Amran.
Hal tersebutlah yang sempat menjadi salah satu pembahasan dengan Menteri BUMN Erick Thohir dalam pertemuan dengan Mentan pada 22 Oktober 2024.
Sebelumnya, dalam pertemuan itu, Mentan mengungkapkan, sinergi diperlukan untuk mencapai cita-cita besar swasembada pangan Presiden Prabowo. Swasembada pangan membutuhkan dukungan dari berbagai sektor.