Menurut Prof Rossanto Dwi Handoyo PhD, Ketua Departemen Ilmu Ekonomi FEB Universitas Airlangga menilai bahwa kenaikan pajak demi menciptakan fiskal negara lebih sehat dan mengurangi pengeluaran kuranglah tepat.
Rossanto mengatakan bahwa ada cara lain agar pendapatan negara mengalami kenaikan. Misalnya meningkatkan sektor ekspor dan investasi. Dari pada menaikkan pajak, yang bisa berdampak melemahnya daya beli masyarakat.
"Pajak dari pemerintah kontribusinya ke ekonomi hanya 15 persen. Dan itu sangat kecil untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih besar. Sehingga pemerintah bisa mengincar sektor lain. Misalnya, ekspor dan investasi," jelasnya, Kamis, 28 November 2024.
Selain itu, kenaikan pajak bisa berdampak positif dan negatif. Dampak positifnya, pajak diharapkan bisa mendorong infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Sedangkan negatifnya, dapat mengakibatkan turunnya daya belanja masyarakat.
"Karena otomatis pendapatan masyarakat akan tergerus dengan kenaikan pajak. Sedangkan konsumsi masyarakat menempati 60 persen kontribusi untuk pertumbuhan ekonomi negara kita," ujarnya.
Dan jika konsumsi masyarakat turun, dampak negatifnya akan lebih besar. Artinya, kenaikan PPN akan memperburuk konsumsi masyarakat. Buntutnya adalah kondisi perekonomian Indonesia akan ikut buruk. Jadi masalah baru bagi pemerintah.
Pada 2019, sebelum Covid-19, ada sekitar 57 juta orang berada di kelas menengah. Namun pada akhir 2023 akhir, kelas menengah tercatat 47 juta orang. Jadi ada penurunan 10 juta orang kelas menengah.
"Kalau sampai tergerus lagi pendapatan mereka karena kenaikan pajak, maka kelas menengah kita akan turun lebih besar. Ini perlu diwaspadai oleh pemerintah," ucapnya.
Yang jelas, pemerintah harus efektif dalam memanfaatkan pajak. Jika ingin membangun infrastruktur, yang dibangun haruslah ifrastruktur yang paling bermanfaat bagi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Lebih baik lagi jika infrastruktur bisa mendorong pertumbuhan ekonomi jauh lebih tinggi.
"Harus betul-betul ada kebijakan. Jangan sampai membangun infrastruktur yang tidak terpakai. Itu tidak efektif,’’ ucapnya. (*)