HARIAN DISWAY - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menekankan bahwa tanggung jawab kepala daerah adalah kepada rakyat bukan partai.
Pernyataan ini menanggapi instruksi Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri yang menginstruksikan kepala daerah dari PDIP untuk tidak mengikuti retreat di Akmil Magelang.
Tito justru menegaskan bahwa setelah kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun walikota terpilih, prioritas utama mereka bukan lagi kepada partainya, melainkan kepada rakyat di daerah yang telah memilih mereka.
Hal itu ia sampaikan pada konferensi pers yang digelar di Akademi Militer Magelang pada Sabtu, 22 Februari 2025.
“Partai kan hanya kendaraan mereka untuk bisa ikut dalam pemilihan, ketika dia terpilih tanggung jawab nomor 1 bukan kepada partainya, tapi nomor satunya kepada rakyat yang memilihnya, silahkan rakyat yang menilai," tutur Tito.
Menurutnya, amanah yang diberikan oleh rakyat harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, sesuai dengan tugas yang seharusnya dilakukan oleh seorang kepala daerah.
“Ini bermanfaat bukan untuk 1 partai, 2 partai, 3 partai, untuk semua kepala daerah bukan posisi partainya, namun posisi kepala daerahnya yang kita harapkan, karena kepala daerah kan dipilih oleh rakyat dan dia harus bertanggung jawab kepada rakyat kembali," tambahnya.
BACA JUGA:Pasca Larangan Retret, Petinggi PDIP Berkumpul di Rumah Megawati
BACA JUGA:47 Kepala Daerah Absen Retret di Magelang, Efek Manuver Megawati?
Tito juga menambahkan bahwa tujuan retreat sendiri adalah salah satunya membangun chemistry antara kepala daerah dan juga menteri sehingga nantinya hubungan yang dibangun akan lebih baik.
Maka, sangat disayangkan bagi para kepala daerah yang memutuskan untuk melewatkan momentum ini.
“Ini kepentingan daerah lebih penting, inilah kepentingan bangsa kepentingan untuk rakyat masing-masing jadi kalau yang gak mengambil bagian ya rugi sendiri , mereka kehilangan momentum untuk bisa mendapatkan teman baru, mengenal para menteri, kenal dengan gubernur misalnya, kehilangan momentum itu,” tutur Kapolri tahun 2016-2019 itu.
BACA JUGA:Jokowi vs Megawati
BACA JUGA:Jokowi Respons Larangan Megawati soal Retret Kepala Daerah di Magelang
Sebelumnya, Megawati menandatangani surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 memerintahkan para kepala daerah dari partai PDIP untuk menunda ikut retreat buntut penahanan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto dalam kasus suap yang melibatkan Harun Masiku.