HARIAN DISWAY – Komisi DPR menggelar rapat Panitia Kerja (Panja) Kebijakan Transfer ke Daerah, Senin, 14 Juli 2025. Agenda utamanya: memperkuat peran daerah dalam mengawasi dan menjalankan program pusat. Tujuannya agar pelaksanaan tepat sasaran dan selaras dengan visi nasional.
Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menegaskan pentingnya keselarasan kebijakan dari pusat hingga ke desa.
"Ada aspek berbagai kebijakan untuk merespons visi misi dan program prioritas presiden. Jangan sampai pusat prioritasnya A, tapi sampai di daerah berubah jadi B," kata Said, yang juga Ketua DPD PDIP Jawa Timur.
Ia juga menyoroti perlunya sinkronisasi dalam penyusunan APBN 2026, terutama Dana Alokasi Khusus (DAK) sektor kesehatan dan pendidikan. Menurut Said, dua hal tersebut menjadi prioritas sekaligus berdampak langsung kepada masyarakat.
BACA JUGA:Fraksi PDIP DPRD Jatim Soroti Imbas Impor Sapi, Minta Perlindungan untuk Peternak Lokal
BACA JUGA:Kader PDIP Jadi Pelopor Koperasi, Said Abdullah: Ini Jalan Gotong Royong Ekonomi
"Kerangkanya peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas. Juga pendidikan, supaya pelayanannya semakin inklusif. Daerah harus ikut mengawasi agar program pusat tepat sasaran," ujar Said.
Dalam rapat itu, perwakilan kementerian keuangan turut memaparkan hasil evaluasi transfer ke daerah. Hasil evaluasi itu akan menjadi dasar perumusan kebijakan anggaran berikutnya.
Rapat juga menyoroti pentingnya pelibatan aktif inspektorat daerah. Lembaga ini jadi garda depan pengawasan internal atas pelaksanaan dana pusat di lapangan.
Penguatan data dan pelaporan dari daerah ke pusat juga disepakati. Data yang akurat dibutuhkan agar program bisa segera diperbaiki bila meleset dari sasaran. (*)