“Dengan berkantornya Wakil Presiden di IKN, pembangunan Indonesia Timur, termasuk Papua, dapat dikelola lebih dekat,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya pemerataan pembangunan. Namun, jika belum ada kejelasan status IKN, NasDem mendorong moratorium sementara. Hal itu disampaikan sebagai bentuk masuk terhadap pemerintah.
BACA JUGA:Jelang Diresmikan Presiden, 80.068 Koperasi Merah Putih Resmi Disahkan Kemenkumham
Pihak istana menanggapi usulan tersebut dengan sikap terbuka. Meskipun demikian, komitmen penyelesaian IKN tetap jadi prioritas utama sesuai dengan jadwal yang ditetapkan yaitu 3 tahun.
Pemerintah menegaskan kembali bahwa IKN adalah proyek strategis jangka panjang. Komitmen terhadap pembangunan tetap dijalankan secara bertahap dan terukur. (*)
*) Mahasiswa magang Prodi Sastra Indonesia Universitas Negeri Surabaya