HARIAN DISWAY - Wacana bergabungnya PDI Perjuangan ke Kabinet Merah Putih kembali mencuat ke permukaan. Yakni setelah mantan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mendapat amnesti dari Presiden Prabowo Subianto.
Kabar itu pun mendapat sorotan dari berbagai elite politik. Salah satunyadari Partai Demokrat. Namun, di tengah sejarah rivalitas yang panjang antara keduanya, respons Demokrat justru mencerminkan sikap yang tenang dan terbuka.
BACA JUGA:Megawati Jabat Ketum dan Sekjen PDIP, Ini Susunan Lengkap Pengurus 2025-2030
Alih-alih menunjukkan resistensi, Partai Demokrat menilai langkah PDIP sebagai bagian dari konsolidasi nasional yang bertujuan memperkuat akselerasi pembangunan.
BACA JUGA:Politik Merangkul ala Prabowo, PDIP Gabung Rezim Tinggal Tunggu Waktu
“Saya katakan semakin solidnya seluruh potensi bangsa, partai-partai politik memiliki satu tujuan yang sama bersama dengan pemerintah, saya kira akan semakin baik dan akselerasi untuk mencapai tujuannya akan lebih terukur,” tutur Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Herman Khaeron kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Rabu, 6 Agustus 2025.
BACA JUGA:Arahan SBY Pada Kader Demokrat di Cikeas: Negara Dulu Baru Partai, Jangan Dibalik!
Herman juga menekankan bahwa keputusan untuk melibatkan PDIP dalam pemerintahan sepenuhnya merupakan kewenangan presiden.
Demokrat, katanya, tidak akan mempermasalahkan pilihan tersebut, selama keputusan itu diambil demi kepentingan bangsa.
BACA JUGA:Partai Demokrat Segera Merapat ke Koalisi Indonesia Maju
“Jadi selama bahwa Presiden menetapkan pilihan-pilihan itu, ya kita hormati, karena itu hak prerogatifnya,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan agar isu ini tidak dijadikan bahan polemik antarpartai.
BACA JUGA:Demokrasi di Partai Demokrat
Menurutnya, perdebatan yang tidak produktif hanya akan menghambat proses konsolidasi politik yang lebih besar.
Sebelum respons dari Partai Demokrat mencuat, Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus telah lebih dulu menyampaikan sejumlah arahan penting dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.