SURABAYA, HARIAN DISWAY- Anggota DPRD Jawa Timur Agus Wicaksono mendorong adanya perubahan regulasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) oleh pemerintah pusat ke daerah, Rabu 6 Agustus 2025.
Legislatif Fraksi PDI Perjuangan itu mengatakan, selama ini distribusi cukai rokok tak proporsional untuk daerah. Khususnya bagi Jawa Timur. Padahal Yang menjadi kontributor penerimaan cukak hasil tembakau nasional terbesar.
Jawa Timur, kata Agus, menyumbang lebih dari Rp 100 triliun untuk penerimaan cukai hasil tembakau secara nasional. Data Bea Cukai menyebut, tahun 2024 saja penerimaan cukai rokok nasional mencapai Rp 220 triliun.
Sekitar 60 persennya hasil cukai tembakau itu di sumbang Jawa Timur. Di antaranya dari pabrik-pabrik rokok di kawasan Kediri, Malang, Pasuruan, Sidoarjo, dan Surabaya.
BACA JUGA:Giliran Pihak Ketiga Sosialisasi DBHCHT yang Dipanggil Kejari Kota Pasuruan
BACA JUGA:Bea Cukai Cegah Potensi Kerugian Negara Rp3,9 Triliun dari 31.275 Kasus Penyelundupan
"Tapi yang dikembalikan ke daerah dalam bentuk DBHCHT itu sangat kecil, bisa dibilang sangat timpang," katanya. Jawa Timur hanya menerima pengembalian dalam bentuk DBHCHT sekitar Rp 3,2 triliun.
Di sisi lain, beban yang ditanggung daerah akibat industri rokok cukup besar. Di antaranya pembiayaan kesehatan, pengawasan peredaran rokok ilegal, hingga pengendalian dampak sosial.
"Ini bukan hanya soal fiskal, tapi juga soal keadilan bagi daerah penghasil," ungkap Agus. Untuk itu, DPRD Jatim mendorong agar pemerintah pusat bersifat fair. Daerah penyumbang cukai tembakau besar harus mendapat porsi DBHCHT lebih besar.
Karena itu, lanjut Agus Wicaksono, Fraksi PDI Perjuangan akan berkomitmen mengawal isu ini secara strategis. Baik melalui penguatan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran.
Saat ini, DPRD Jatim menggodok usulan formal ke DPR RI dan Kementerian Keuangan. Utamanya terkait poin formula pembagian DBHCHT dan peluang perluasan pungutan daerah di sektor turunan rokok.
Fraksi PDI Perjuangan berharap ada keseimbangan baru dalam distribusi fiskal nasional. Terkhusus bagi provinsi seperti Jawa Timur. Yang memiliki kontribusi besar, namun selama ini kurang mendapatkan porsi yang layak.
Agus berharap, jika usulan itu disetujui pusat, maka akan mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD). "Di mana Jatim ke depan akan kehilangan PAD cukup besar. Dari pengalihan pajak kendaraan bermotor yang porsinya kini diberikan lebih banyak ke kabupaten kota," paparnya. (*)