Mega Rekor

Jumat 08-08-2025,04:33 WIB
Reporter : Taufik Lamade
Editor : Yusuf Ridho

Realitasnya, keputusan Kongres IV (2015) dan Kongres V (2019), jabatan ketua umum tetap milik Mega. Padahal, saat itu ada pengurus partai yang bernama Jokowi lagi top-topnya menjadi presiden (sebelum pecah kongsi). Namun, Mega tak terbendung.

Kongres terbaru, Kongres VI, awal Agustus ini, Mega yang kini berusia 77 tahun tahun kembali terpilih. Hingga akhir jabatan 2030, dia akan berusia 82 rahun. Padahal, di PDIP sangat banyak kader andal.

Ada kader ideologis seperti Pramono Anung atau Ganjar Pranowo. Juga, kader biologis, yakni Puan Maharani atau Prananda Prabowo. Tapi, sekali lagi, Mega terpilih secara aklamasi.

BACA JUGA:Prabowo di Antara Jokowi dan Megawati

BACA JUGA:Perlawanan Ketiga Megawati

Sejatinya, kongres VI adalah momen terbaik untuk mengalihkan tongkat kepemimpinan. Secara usia, Mega sudah sangat senior. Teman seangkatannya di PDIP (generasi 27 Juli ’96) mungkin hanya segelintir yang masih aktif.

Bila penggantinya harus berdarah Soekarno, bukankah ada Puan Maharani. Yang pernah menjabat menteri dan dua kali memimpin DPR. Sudah komplet pengalaman dia.

Rupanya Mega masih harus tetap ”bertarung” agar PDIP tetap kuat. Kalau kita cermati, eksternal PDIP sejak pilpres butuh soliditas kembali. Pecah kongsi dengan Jokowi membuat partai berlambang banteng moncong putih itu menghadapi lawan kuat.

BACA JUGA:Menunggu Sikap Megawati

BACA JUGA:Megawati dan Orde Baru

Yang terjadi saat ini, PDIP bertarung dengan Jokowi untuk merebut hati Presiden Prabowo Subianto. Mereka sama-sama harus menggandeng presiden. 

Satu-satunya kader PDIP yang bisa menaklukkan Prabowo hanya Megawati. Apa pun, Mega pernah menyelamatkan Prabowo ketika mengasingkan diri ke Yordania. Mega dan Prabowo juga pernah duet maju pilpres. Ada utang budi.

Mengapa harus dekat dengan presiden? Sebab, sistem politik kita menempatkan presiden sangat kuat. Parpol pun dikuasai presiden.

BACA JUGA:Luka Lama: SBY vs Megawati

BACA JUGA:Mega Ganjar

Parpol tak berkutik bila presiden lewat menteri hukum tidak mengesahkan hasil kongres dan pengurus baru.  Sistem itulah yang membuat di parpol terancam muncul tandingan.

Kategori :