JAKARTA, HARIAN DISWAY — Presiden Prabowo Subianto mengumumkan capaian besar pemerintah dalam menertibkan pengelolaan sumber daya alam yang melanggar aturan.
Sebanyak 3,1 juta hektare perkebunan kelapa sawit ilegal berhasil dikuasai kembali, dan tambang-tambang ilegal menjadi sasaran berikutnya.
BACA JUGA: Prabowo: Bangun Indonesia Bersama, yang Kuat Berperan, yang Miskin Diberdayakan
BACA JUGA:Penggilingan Beras Besar Wajib Izin Khusus, Prabowo: Yang Kaya Tak Bisa Seenaknya
“Pada hari ini saya melaporkan di majelis ini bahwa pemerintah sudah menguasai kembali 3,1 juta hektare dari potensi 5 juta hektare lahan sawit yang dilaporkan melanggar aturan tapi kita belum verifikasi," papar Prabowo dalam Pidato Kenegaraan di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Jumat, 15 Agustus 2025.
Kini, lahan yang telah diverifikasi melanggar aturan seluas 3,7 juta hektare dan dari jumlah tersebut, 3,1 juta hektare sudah berhasil dikuasai kembali.
Ia mengungkap, ada keputusan pengadilan yang sudah inkrah sejak 18 tahun lalu terkait penyitaan kebun sawit, namun tidak dijalankan oleh penegak hukum di masa lalu.
BACA JUGA:Prabowo di Sidang MPR: Korupsi Ada di Semua Lini Pemerintahan
BACA JUGA:Prabowo Sampaikan Pidato Kenegaraan Hari Ini
“Saya tidak tahu kenapa, tapi saya telah perintahkan dikuasai kembali oleh negara dan untuk itu kita telah menggunakan pasukan-pasukan TNI untuk mengawal tim-tim yang menguasai kebun-kebun tersebut. Karena sering terjadi perlawanan. Berani-berani melawan pemerintah NKRI ya kita hadapi,” katanya.
Prabowo menegaskan bahwa pemberantasan akan berlanjut ke sektor pertambangan. Ia menerima laporan dari sejumlah aparat terkait adanya1.063 tambang ilegal. Bahkan, juga dilaporkan potensi kerugian negara mencapai Rp300 triliun.
Ia meminta dukungan penuh dari MPR dan partai politik, sekaligus memberi peringatan keras.
BACA JUGA:Presiden Prabowo Sesalkan Demo Pati, Minta Pejabat Hati-Hati Ambil Kebijakan
BACA JUGA:Merdeka Pendidikan Jadi Kunci Prabowo Wujudkan Indonesia Emas 2045
“Saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun, apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal, tidak ada alasan. Kami akan bertindak atas nama rakyat,” tegasnya.