Deni juga memastikan, tidak ada kenaikan gaji dan tunjangan DPRD dalam pembahasan P-APBD 2025. Fokus utama lembaga legislatif daerah tetap mengawal program prioritas pemerintah provinsi, mulai dari penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, hingga pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
“Harapan kami, perubahan APBD ini bisa menjadi instrumen penting dalam memperkuat jaring pengaman sosial dan menjaga stabilitas di Jawa Timur,” pungkasnya. (*)