Selain menjamin ketersediaan, pemerintah dan Pertamina menekankan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan impor. Proses pembelian, survei harga, hingga distribusi disebut harus terbuka agar tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
BACA JUGA:Sumber Cuan Riza Chalid 'The Gasoline Godfather', Buron Korupsi Rp258 Triliun Pertamina
BACA JUGA:Kejagung Periksa Kepala SKK Migas dan Tetapkan 18 Tersangka Kasus Minyak Pertamina
Simon memastikan bahwa kebijakan ini dijalankan sesuai aturan dan prinsip persaingan usaha sehat. “Tujuan kita sederhana, memastikan stok BBM di SPBU swasta tetap ada, masyarakat bisa terlayani, dan mekanisme bisnis tetap fair,” tegasnya.
Dengan kerja sama ini, pemerintah berharap distribusi BBM di wilayah perkotaan, yang menjadi pasar utama SPBU swasta dapat kembali normal dalam waktu dekat. Langkah tersebut juga dipandang mampu menjaga stabilitas energi sekaligus memberikan kepastian bagi konsumen.(*)
*)Mahasiswa Magang Prodi English for Business and Professional Communication Pliteknik Negeri Malang