HARIAN DISWAY - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengatakan, penyusunan APBN 2026 akan difokuskan menjadi alat penahan guncangan ekonomi nasional, Selasa, 23 September 2025.
”Khususnya bagi rumah tangga miskin dan rentan,” kata Said saat membacakan pendapat Banggar dalam sidang Paripurna ke-5 di Senayan, Selasa pagi. APBN tahun depan, dibangun untuk kekuatan perlindungan sosial.
Banggar telah menyepakati penambahan tiga indikator kesejahteraan dalam APBN 2026. Di antaranya Indeks Kesejahteraan Petani, penciptaan lapangan kerja formal, dan GNI per Kapita sebagai indikator pendapatan rata-rata warga negara.
”Keseluruhan indikator kesejahteraan diatas kita gunakan untuk melihat seberapa besar dampak kegiatan pembangunan,” paparnya. Utamanya dalam membantu menurunkan kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial.
BACA JUGA:Said Abdullah: PDIP Jatim Evaluasi Kinerja Anggota DPRD
BACA JUGA:Said Abdullah Mintakan Maaf untuk Sadarestuwati dan Deddy Sitorus
Said memaparkan, dalam fokus APBN 2026 itu, Banggar juga mendorong agar ada upaya dari pemerintah untuk menjadikan keuangan negara sebagai penggerak bagi kebangkitan iklim usaha. Utamanya bagi UMKM, usaha logistik, tranportasi, pariwisata, dan kreatif. ”Kami berharap tahun depan pemerintah memulai mengembalikan keadaan. Menguatkan kembali industri nasional ,” katanya.
Banggar meminta agar pemerintah mampu merevitalisasi industri nasional. Terutama sektor industri yang bergerak pada kebutuhan primer dalam negeri. Seperti industri tekstil, pertanian, dan energi.
Dalam pembacaan pendapatan Banggar itu, Said juga meramu masukan dari delapan fraksi di DPR RI terkait rancangan APBN 2026. Dari fraksinya sendiri, PDIP, memberikan catatan terkait pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG). ”Yang harus diperbaiki tata kelolanya,” paparnya.
Pemerintah juga didorong untuk memaksimalkan dampak ekonomi dari MBG. Dengan cara memanfaatkan penggunaan pangan lokal, serta melibatkan pelakukan UMKM di kabupaten kota.
BACA JUGA:Said Abdullah: Tak Elok DPR Dapat Tunjangan Tinggi saat Ekonomi Serba Sulit
BACA JUGA:Said Abdullah: Rotasi Sejumlah Ketua DPD PDIP Sesuai Aturan Partai
Dalam postur APBN 2026, Banggar telah bersekapat dengan pemerintah dalam menetapkan pendapatan dan belanja negara. Untuk pendapatan diproyeksikan mencapai Rp3.153,58 triliun dan belanja negara Rp3.842,73 triliun. Atau ada defisit sekitar Rp689,15 triliun.
Di luar itu, Said mengatakan, ada yang perlu diwaspadai dari proses pencarian kebutuhan pendanaan di pasar keuangan melalui surat berharga negara (SBN). Yang tahun depan diproyeksikan tidak akan mudah.
Suku bunga SBN tahun 2026 telah sepakati pada posisi moderat di level 6,9%. Prosentase itu dimaknai secara psikologis sebagai “batas atas”. ”Namun kita yakin gaya koboi Menteri Keuangan bisa melonggarkan kebijakan uang ketat, dan terbukti dalam sebulan ini. Kondisi ini kita harapkan terus berlanjut, sehingga suku bunga SBN tahun depan bisa lebih rendah, sehingga biaya dana yang ditanggung oleh APBN semakin rendah,” terangnya. (*)