Menurut Asep, setiap proyek pembangunan atau perbaikan jalan di daerah tentu diketahui oleh kepala daerah. Oleh karena itu, pemeriksaan terhadap Ria Norsan dilakukan untuk memastikan apakah terdapat kebijakan yang menyimpang dalam proyek yang diduga menimbulkan kerugian negara hingga Rp40 miliar tersebut.
“Kan pasti lewat kepala daerah dulu nih, enggak ujuk-ujuk proyek itu langsung ke, tanpa sepengetahuan kepala daerah di situ. Kemudian juga kita pasti nyari, apakah ada kebijakan apa atau ada penyimpangan apa, gitu,” ujarnya.
BACA JUGA:MA Batalkan Vonis Lepas Kasus Korupsi CPO, Permata Hijau hingga Wilmar Kembali ke Meja Hijau
BACA JUGA:Eri Cahyadi Libatkan KPK untuk Tekan Praktik Korupsi dan Gratifikasi di Surabaya
Sebagai bagian dari penyidikan, KPK sebelumnya telah melakukan penggeledahan di 16 lokasi berbeda di wilayah Mempawah, Sanggau, dan Pontianak pada 25–29 April 2025. Dari operasi tersebut, KPK berhasil menyita sejumlah dokumen penting serta barang bukti elektronik.
Meski sudah ada penetapan tersangka, KPK hingga kini masih belum mengumumkan secara detail mengenai identitas lengkap para pelaku maupun modus operasi kasus tersebut. Penyidik memastikan akan terus mengembangkan penyidikan untuk mengungkap peran pihak-pihak terkait. (*)
*)Mahasiswa Magang Prodi Sastra Inggris Universitas Negeri Surabaya