HARIAN DISWAY - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menyalurkan subsidi pupuk langsung ke tangan petani tanpa melalui perantara distribusi yang berbelit.
Hal ini disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan pidato dalam Musyawarah Nasional (Munas) Ke-6 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di The Sultan Hotel & Residence, Jakarta, Senin, 29 September 2025.
BACA JUGA:Prabowo Bongkar Tambang Ilegal Bangka Belitung, Selamatkan Triliunan Rupiah
Prabowo mengungkapkan, selama ini distribusi pupuk terhambat oleh banyak regulasi yang justru menyulitkan petani. Akibatnya, pupuk bersubsidi kerap tidak sampai kepada petani yang benar-benar membutuhkan.
“Saudara-saudara sekalian, sekarang pupuk sampai ke petani tadinya ada 145 peraturan. Harus tanda tangan ini, tandatangan itu, habis itu pupuk menghilang entah ke mana. Saya hapus semua itu. Dari pabrik pupuk milik negara, pupuk disubsidi negara maka pupuk itu harus langsung ke petani, jangan terlalu banyak perantara,” tegas Prabowo.
Lebih lanjut, Prabowo mengingatkan bahwa praktik distribusi selama ini sering sarat kepentingan politik lokal dan keluarga pejabat daerah. Ia menegaskan, pemerintah tidak boleh membiarkan hal itu merugikan rakyat.
"Dan saya sudah lama jadi orang Indonesia saya tahu distributor itu. Saya tahu itu ponakan bupati, sepupunya, tim suksesnya, maaf ya, kan kita sudah lama jadi orang Indonesia. Habis itu sudahlah, kita sudah tahu kan kalau bupati nanti yang harus tanda tangan nanti dia cek, kecamatan itu nggak milik gua, nggak deh pupuknya kurangi aja, kasih yang milik gua. Ini yang nggak benar saudara-saudara," tambahnya.
BACA JUGA:Dihadiri Presiden Prabowo, BSI Sukses Gelar Akad Massal KPR Subsidi Terbesar Sepanjang Sejarah
Prabowo pun menegaskan, pemerintah di bawah kepemimpinannya tidak akan gentar dalam menegakkan konstitusi dan hukum demi melindungi kepentingan rakyat.
"Kalau ada yang menganggap pemerintah Indonesia itu bodoh, lemah dan bisa dibeli, kalau ada yang anggap itu terus, saya akan terus buktikan bahwa pemerintah Indonesia yang sekarang tidak gentar dan ragu-ragu menegakan kebenaran dan keadilan," tutupnya. (*)
*)Mahasiswa magang prodi Sastra Indonesia Universitas Negeri Surabaya.