HARIAN DISWAY - Dewan kerja Komisi Percepatan Reformasi Polri telah menetapkan kerangka operasional selama tiga bulan ke depan sebagai bagian dari agenda besar reformasi institusi kepolisian nasional.
Ketua Tim Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, mengatakan rapat perdana yang digelar di Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Senin 10 November, membahas rencana kerja tim selama tiga bulan ke depan. Ia menjelaskan, dalam periode tersebut tim akan fokus merumuskan dan menyusun rekomendasi kebijakan yang akan disampaikan kepada Presiden.
“Hari ini kami membahas cara kami bekerja selama tiga bulan. Harapannya, dalam tiga bulan ke depan kami bisa melaporkan dan merekomendasikan kebijakan yang perlu ditempuh, yang keputusannya nanti ada di tangan Presiden,” ujar Jimly.
BACA JUGA:Reformasi Polri, Antara Kebutuhan dan Sekadar Keinginan
BACA JUGA:Prabowo Minta Komisi Percepatan Reformasi Polri Bekerja Taktis dan Transparan
Menurut Jimly, tim sepakat menggelar rapat pleno lengkap setiap minggu sebagai forum utama evaluasi dan pembahasan. “Seminggu sekali kita mengadakan rapat rutin pertemuan lengkap,” ujar Jimly. Di luar rapat pleno, antara setiap minggu, tim akan memanfaatkan waktu untuk menggelar public hearing, tatap muka langsung dengan berbagai kalangan masyarakat untuk mendengar aspirasi terkait reformasi korps kepolisian.
“Tapi di antara seminggu sekali itu kami manfaatkan untuk mengadakan public hearing, tatap muka, belanja masalah, mendengarkan aspirasi dari berbagai kalangan yang akan kami undang,” sambungnya.
Salah satu public hearing pertama dijadwalkan pada Kamis mendatang, dengan pihak yang akan diundang meliputi Gerakan Nurani Bangsa (GNB), tokoh-masyarakat, akademisi kampus, badan eksekutif mahasiswa (BEM), ormas dan jaringan LSM. “Minggu depan, hari Kamis yang akan datang ini diharapkan kami sudah mengadakan public hearing yang pertama, khususnya kita akan mengundang Gerakan Nurani dan beberapa tokoh-tokoh masyarakat lain yang punya aspirasi,” jelas Jimly.
BACA JUGA:Prabowo Lantik Ketua dan Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri
BACA JUGA:Prabowo Target Komisi Reformasi Polri Bisa Laporan Awal dalam 3 Bulan
Jimly menegaskan bahwa dari hasil rapat dan public hearing selama dua bulan pertama, tim berharap sudah dapat merumuskan rekomendasi kebijakan konkret. “Sehingga selama 2 bulan pertama mudah-mudahan sudah bisa dirumuskan dan direkomendasi yang akan menjadi kebijakan-kebijakan baru dalam rangka reformasi Polri ini,” lanjutnya.
Rekomendasi ini nantinya akan disampaikan ke Presiden dan juga kepada institusi internal kepolisian, tergantung substansinya.
Komisi ini mulai bekerja maraton sejak dilantik oleh Prabowo Subianto pada 7 November 2025, dengan target jangka waktu tiga bulan namun tanpa batasan resmi masa kerja jika diperlukan. Ketua tim juga menyebut bahwa hasil untuk hal-hal quick win atau penyelesaian cepat yang berkaitan dengan internal kepolisian akan direkomendasikan langsung ke korps, sedangkan perubahan kebijakan struktural akan dilaporkan kepada Presiden.
BACA JUGA:Mahfud MD Siap Bergabung dalam Komite Reformasi Polri, Asal Dilakukan Secara Sungguh-Sungguh
BACA JUGA:Yusril: Komite Reformasi Polri Sepenuhnya Ditangan Presiden