HARIAN DISWAY - Konflik internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memasuki babak yang makin rumit, jika tidak ingin menyebutnya makin “kreatif”. Kubu Rais Syuriyah sudah menetapkan KH Zulfa Mustofa sebagai Penjabat (Pj) ketua umum PBNU melalui rapat pleno pada Selasa malam, 9 Desember 2025.
Sementara kubu Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya mencoba membalas dengan menggelar pleno tandingan di Gedung PBNU, Kamis, 11 Desember 2025. Hasilnya: pleno itu justru gagal sebelum sempat digelar.
"Nah karena pada kesempatan hari ini Rais Aam tidak hadir bersama-sama dengan kita, maka tidak mungkin untuk meneruskan forum ini sebagai rapat pleno," ungkap Yahya membuka forum tersebut.
BACA JUGA:PBNU Kubu Gus Yahya Juga Gelar Rapat Pleno, Tekankan untuk Patuhi Aturan Organisasi
BACA JUGA:Pj Ketua Umum PBNU KH Zulfa Mustofa Lakukan Kunjungan Kerja Pertama ke Banten
Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, tokoh wajib dalam pleno, tidak hadir. Tidak hadir pula jajarannya. Tanpa “dua mandataris muktamar” itu, maka otomatis pleno tak sah. Aturan itu jelas. Dengan demikian membatalkan rapat sebelum dimulai.
Padahal Yahya sudah mengirim undangan besar-besaran pekan lalu. Jumlahnya 216 orang. Tapi yang hadir cuma 78.
Karena tidak terpenuhi syarat pleno, forum sepakat untuk turun kasta menjadi rapat koordinasi. Agenda pun ikut melunak. Rapat berlangsung tertutup mulai pukul 13.45 hingga 16.00 WIB.
Sebetulnya, Yahya sudah sering meminta bertemu untuk berdialog dengan KH Miftachul Akhyar. Namun, permintaan itu belum kunjung mendapatkan jawaban dari Rais Aam. Bahkan, dirinya sudah pernah menemui Wakil Rais Aam PBNU K.H. Afifuddin Muhajir untuk meminta waktu komunikasi dengan Rais Aam.
BACA JUGA:PBNU Gonjang-ganjing, Dekatkanlah Yang Jauh
BACA JUGA:Pj Ketua Umum PBNU Pengganti Gus Yahya Diumumkan Malam Ini
"Karena sebelum saya sampaikan kemarin, saya sudah meminta memohon waktu pada Rais Aam tapi belum dijawab," tuturnya saat konferensi pers di Kantor PBNU, Kramat, Jakarta Pusat, kemarin. Tak cuma itu. Yahya pun sudah sowan kepada kiai lainnya dalam sebuah pertemuan. Termasuk untuk mengirim atas undangan Mustasyar.
Yahya juga memberikan tanggapan terkait wacana percepatan Muktamar Ke-35 NU yang sebelumnya muncul dalam Rapat Pleno PBNU kelompok Sultan pada 9–10 Desember 2025. Menurutnya, percepatan maupun penundaan Muktamar bukan persoalan. Asalkan seluruh ketentuan konstitusional organisasi dipenuhi.
Muktamar, imbuh Yahya, hanya dapat digelar secara sah apabila dipimpin bersama oleh dua mandataris Muktamar, yakni Rais Aam dan ketua umum. Itu sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). “Kalau cuma salah satu, tidak mungkin bisa dilaksanakan muktamar. Itu masalahnya,” terangnya.
BACA JUGA:Forum Silaturrahim Kader NU se-Dunia Dukung Rapat Pleno Syuriah PBNU Angkat Pj Ketua Umum