Pertemuan tersebut juga membahas Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai Hasil Tembakau. Gubernur Khofifah mengusulkan agar porsi DBH cukai rokok dapat ditingkatkan, mengingat sektor tembakau melibatkan banyak petani dan tenaga kerja serta berperan penting dalam perekonomian daerah penghasil.
Dari sisi DJP, disampaikan permohonan dukungan kepada Gubernur Jawa Timur untuk mendorong masyarakat, perangkat daerah, dan asosiasi di Jawa Timur agar segera melakukan aktivasi akun Coretax DJP, termasuk pembuatan Kode Otorisasi atau Sertifikat Elektronik.
“Dukungan Pemerintah Provinsi sangat penting agar masyarakat dan para pemangku kepentingan di daerah dapat segera beradaptasi dengan sistem Coretax, sehingga seluruh Wajib Pajak di Jawa Timur siap memanfaatkan layanan DJP ini,” tambah Samingun.
Menutup pertemuan, Khofifah menegaskan pentingnya koordinasi yang solid antara DJP dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar kebijakan perpajakan dapat dipahami dan dijalankan dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting agar pelaksanaan perpajakan di Jawa Timur berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya Wajib Pajak,” ujar Khofifah.
Pertemuan tersebut ditutup dengan pertukaran cinderamata sebagai simbol komitmen bersama untuk terus memperkuat sinergi demi kemajuan Jawa Timur. (*)