Program Beasiswa Pemuda Tangguh Kecolongan Mahasiswa Kalangan Mampu

SURABAYA, HARIAN DISWAY – Pemkot akan melakukan evaluasi total terhadap penerima program beasiswa tangguh tahun ini. Itu dilakukan setelah Pemkot melakukan kroscek data pada penerima program Beasiswa Pemuda Tangguh 2026 justru banyak dinikmati oleh keluarga mampu.

 

Hasil evaluasi menunjukkan, sekitar 70 persen penerima manfaat justru bukan berasal dari keluarga miskin atau pra-miskin. Bahkan, ditemukan data orang tua penerima beasiswa memiliki penghasilan di angka Rp 15 juta hingga Rp 20 juta per bulan.

 

Plt Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Surabaya, Heri Purwadi, mengungkapkan bahwa temuan ini terkuak setelah adanya laporan warga yang langsung ditindaklanjuti oleh Wali Kota. "Pak Wali (Eri Cahyadi) cek langsung ke lapangan. Ternyata benar, banyak yang dapat bantuan ini dari mahasiswa jalur mandiri. Padahal jalur mandiri itu ada uang gedungnya, berarti mereka keluarga mampu," ujarnya, Jumat, 23 Januari 2026. 

 

BACA JUGA:Penerima Beasiswa Pemuda Tangguh Harus Talangi Dulu Biaya UKT, DPRD: Bebani Mahasiswa

 

BACA JUGA:Beasiswa Pemuda Tangguh 2026: Kuota Naik Jadi 23 Ribu, Uang Saku Dipotong, Biaya Penunjang Dihapus

 

Heri menegaskan, Wali Kota sangat menyayangkan sistem yang justru meloloskan kelompok masyarakat menengah ke atas tersebut. "Pak Wali ngamuk kalau bantuan tidak tepat sasaran. Beliau berpesan bahwa bantuan pendidikan ini tidak boleh kapitalis, hanya dinikmati segelintir orang yang sebenarnya mampu," tegasnya dengan nada tinggi.

 

Secara regulasi, Beasiswa Pemuda Tangguh sebenarnya diprioritaskan untuk mahasiswa dari keluarga miskin dan pra-miskin yang masuk dalam kategori Desil 1 hingga 5. 

 

Dari beasiswa ini, Pemkot memberikan bantuan cukup signifikan untuk menunjang biaya pendidikan. Yakni bantuan biaya pendidikan maksimal Rp 2,5 juta per semester, serta uang saku Rp 300 ribu per bulan.

 

Namun, fakta bahwa banyak penerima berasal dari jalur mandiri menjadi indikator kuat adanya "penumpang gelap". Sebab, mahasiswa jalur mandiri biasanya dibebankan Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) atau uang gedung yang nilainya bisa mencapai puluhan juta rupiah.

 

"Maka untuk mereka yang mampu, akan segera dihentikan. Kita akan lakukan evaluasi menyeluruh. Prioritas utama adalah warga Surabaya yang benar-benar membutuhkan sesuai amanat konstitusi," imbuh Heri.

 

Meski evaluasi besar-besaran tengah dilakukan, Heri memastikan mahasiswa dari keluarga miskin dan pra-miskin tidak perlu khawatir. Pemkot Surabaya tetap berkomitmen menjamin biaya pendidikan mereka.

 

Nantinya, Pemkot akan berkoordinasi langsung dengan pihak perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, untuk menyelesaikan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) hingga pembebasan uang gedung bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu. "Gawe keluarga miskin barek pra-miskin, tetep entuk bantuan gratis uang gedung barek UKT seng diselesekno pemkot karo masing-masing kampus (Untuk keluarga miskin dan pra-miskin, tetap dapat bantuan gratis uang gedung dan UKT yang diselesaikan pemkot dengan masing-masing kampus)," pungkas Heri menggunakan dialek khas Suroboyoan.

 

Langkah tegas ini menjadi sinyal kuat bahwa di bawah kepemimpinan Eri Cahyadi, transparansi data dan keadilan sosial dalam distribusi bantuan sosial tidak bisa ditawar lagi. (*)