PEMBICARAAN mengenai rupiah digital makin intensif seiring meningkatnya adopsi transaksi digital di Indonesia. Data Bank Indonesia menunjukkan pertumbuhan transaksi QRIS yang melonjak lebih dari 190 persen per April 2024.
Itu menandakan bahwa masyarakat telah siap secara perilaku untuk beralih ke sistem pembayaran digital. Dalam konteks ini, rupiah digital sebagai bentuk central bank digital currency (CBDC) dirancang tidak untuk menggantikan uang tunai, tetapi melengkapinya.
Namun, di balik efisiensi, kecepatan, dan keamanan yang ditawarkan, terdapat dimensi yang sering luput dari perhatian publik: risiko pasar dan risiko likuiditas akibat percepatan pergerakan uang.
BACA JUGA:Rupiah Digital: Mengubah Tradisi Bertransaksi
BACA JUGA:Gubernur BI Ungkap Alasan Penerbitan Rupiah Digital
Dalam sistem keuangan, kecepatan bukan selalu keunggulan. Rupiah digital memungkinkan perpindahan dana antarbank dan antarindividu terjadi hampir seketika.
Dari perspektif pasar uang, itu meningkatkan ”velocity of money”, yang pada kondisi normal memperbaiki efisiensi. Namun, dalam kondisi tekanan, kecepatan itu dapat memperbesar volatilitas.
Ketika muncul sentimen negatif –baik dari ekonomi global, geopolitik, maupun domestik– reaksi pelaku pasar dapat terjadi secara simultan. Dana dapat berpindah secara massal ke instrumen yang dianggap lebih aman dalam waktu sangat singkat.
BACA JUGA:Selamat Datang Rupiah Digital
Situasi itu berpotensi menimbulkan ”liquidity shock” di pasar uang, terutama pada tenor jangka pendek.
Dampaknya, suku bunga pasar uang antarbank menjadi lebih fluktuatif. Bank yang mengalami kekurangan likuiditas intrahari harus mencari pendanaan dengan cepat, sering kali dengan biaya lebih tinggi.
Jika kondisi tersebut berulang, bank cenderung menahan likuiditas lebih besar, yang pada akhirnya dapat mengurangi kemampuan menyalurkan kredit. Bagi masyarakat, konsekuensinya terasa dalam bentuk bunga kredit yang lebih tinggi atau persyaratan pinjaman yang lebih ketat.
Pasar modal tidak terlepas dari efek rambatan itu. Dengan sistem transaksi yang makin cepat, perubahan sentimen dapat segera tecermin pada harga saham dan obligasi. Volatilitas yang meningkat berpotensi memengaruhi nilai portofolio investor ritel, termasuk reksa dana yang banyak dimiliki masyarakat.
Dari sisi fiskal, volatilitas pasar obligasi negara juga memiliki implikasi serius. Ketidakstabilan harga obligasi dapat meningkatkan biaya utang pemerintah sehingga mempersempit ruang fiskal untuk pembiayaan program publik.
Dengan kata lain, risiko pasar digital tidak hanya berdampak pada investor, tetapi juga pada keberlanjutan kebijakan publik.