HARIAN DISWAY – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDIP, Nila Yani Hardiyanti, menegaskan bahwa perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence) harus berpijak pada nilai perjuangan dan keberpihakan kepada rakyat kecil.
Penegasan tersebut disampaikannya dalam Kunjungan Kerja Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI ke Insitut Pertanian Bogor (IPB) Selasa, 3 Februari 2026. Saat itu, topik yang dibahas adalah implementasi AI untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Itu juga menjadi bagian dari sepuluh quick wins pemerintah saat ini.
Nila Yani menyoroti kondisi ribuan nelayan kecil di wilayah pesisir yang hidup dalam ketidakpastian. Mereka menghadapi cuaca ekstrem, tingginya biaya operasional melaut, serta fluktuasi hasil tangkapan. Di sisi lain, mereka tertinggal dalam hal transformasi teknologi.
“Bagi kami di PDIP, teknologi bukan tujuan akhir. Teknologi adalah alat perjuangan. Artificial Intelligence harus hadir sebagai alat pembebasan rakyat, bukan justru menciptakan kesenjangan baru yang menjauhkan nelayan kecil dari kesejahteraan,” tegas Nila Yani.
BACA JUGA:PDIP Jatim Buka Rekrutmen Terbuka, Ajak Gen Z Aktif Berpolitik
BACA JUGA:DPD PDIP Jatim Serentak Merawat Pertiwi dalam Rangkaian HUT ke-79 Megawati Soekarnoputri
Dia menambahkan bahwa daerah pemilihannya memiliki pesisir yang luas dengan ribuan nelayan kecil yang menggantungkan hidup pada laut. Kondisi tersebut membuat isu pemanfaatan AI, khususnya di sektor perikanan, menjadi perhatian utamanya.
“Ketika kita berbicara artificial intelligence, fokus saya jelas: sektor perikanan dan dampaknya bagi nelayan kecil. Apakah itu melalui e-logbook, fish technology, maupun inovasi lainnya, pertanyaan mendasarnya sederhana: apakah teknologi ini benar-benar membantu nelayan?,” ujarnya.
Menurut Nila, pembahasan AI tidak boleh berhenti pada kecanggihan sistem dan algoritma semata, tetapi harus menjawab persoalan nyata di lapangan. Teknologi harus mampu membuat nelayan lebih aman melaut, lebih efisien bekerja, dan lebih berdaulat atas kehidupannya sendiri.
Ia kemudian mencontohkan praktik di Jepang, di mana AI dimanfaatkan untuk memprediksi pergerakan ikan melalui data suhu laut, arus, dan histori tangkapan. Informasi tersebut kemudian diterjemahkan menjadi rekomendasi sederhana yang mudah dipahami nelayan.
BACA JUGA:PDIP: Partai Ideologis di Tengah Ujian Zaman
BACA JUGA:HUT ke-53 PDIP, Deni Wicaksono: Satyam Eva Jayate Jadi Jangkar Kebenaran Partai
“Pendekatan seperti ini menunjukkan teknologi yang berpihak dan membumi. Teknologi yang sejati adalah teknologi yang membebaskan. Seperti ajaran Bung Karno, kemajuan harus berjalan seiring dengan keadilan sosial,” kata politisi muda tersebut.
Nila Yani menegaskan bahwa arah perjuangan kebijakan Komisi VII DPR RI bersama Fraksi PDIP adalah memastikan negara memprioritaskan pengembangan AI yang berdampak langsung bagi nelayan kecil.
Di antaranya melalui sistem prediksi cuaca dan potensi tangkapan yang mudah dipahami, pencatatan hasil tangkapan yang sederhana dan tidak memberatkan, serta transparansi informasi pasar agar posisi tawar nelayan semakin kuat.
Dia juga mendorong peran aktif dunia akademik, khususnya IPB, untuk menjadi mitra strategis negara dalam memilah dan mengembangkan teknologi AI yang layak didorong melalui kebijakan serta anggaran negara.
BACA JUGA:Said Abdullah Soroti Tujuh Prioritas OJK di Bawah Kepemimpinan Friderica Widyasari Dewi
BACA JUGA:Said Abdullah Nilai Parliamentary Threshold Penting Jaga Konsolidasi Demokrasi
“Keberhasilan AI di sektor perikanan bukan diukur dari seberapa canggih teknologinya, tetapi dari ukuran yang sederhana: apakah nelayan kecil hidupnya lebih aman, bebannya lebih ringan, dan masa depannya lebih pasti. Inilah makna negara hadir dan berjuang bersama rakyat,” pungkasnya.
Melalui momentum ini, Nila Yani berharap transformasi AI di sektor perikanan dapat menjadi bagian dari jalan panjang perjuangan menuju ketahanan pangan nasional yang berdaulat, sekaligus mendorong keberlanjutan dan kemandirian pangan lokal. (*)