BACA JUGA:Bersinergi, Kapolres dan Ketua DPRD Gresik Kawal Sengketa Warga-PT BIP
BACA JUGA:Kunjungi Islamic Center Gresik Universal Science, Gubernur Khofifah Sebut Layak Jadi Eduwisata Baru
Sebagian anak tersebut merupakan hasil pernikahan siri antar sesama pekerja migran di Malaysia. Karena tak memiliki dokumen kependudukan, mereka otomatis terputus dari akses sekolah formal dan layanan publik.
Tentu, bila tak punya identitas, otomatis mereka tidak bisa sekolah. “Kalau sampai usia 18 tahun tidak pernah sekolah mereka akan kehilangan masa depan,” ungkap Gus Yani.
Pemerintah Kabupaten Gresik kemudian membangun koordinasi lintas lembaga. Mulai dari KBRI Kuala Lumpur, BP3MI, Pengadilan Agama, Dispendukcapil, hingga Dinas Pendidikan. Pendekatannya tidak parsial, melainkan menyeluruh.
Hasilnya bukan sekadar pemulangan, melainkan paket kebijakan. Setiap anak PMI yang dipulangkan langsung masuk skema pendampingan pemerintah daerah: pengurusan akta kelahiran, kartu keluarga, pemeriksaan kesehatan, hingga penempatan ke sekolah formal.
“Semua gratis. Kita siapkan jalurnya. Anak-anak ini harus kembali ke sistem negara,” tegas politikus PDI Perjuangan itu.
Model itu kemudian ditetapkan sebagai program pemulihan anak PMI asal Gresik. Pemerintah daerah memetakan sedikitnya tujuh wilayah dengan jumlah PMI tinggi. Yakni Panceng, Ujungpangkah, Sedayu, Dukun, serta Pulau Bawean (Sangkapura dan Tambak).
BACA JUGA:Pemkab Gresik Gelontorkan Rp18,6 Miliar untuk Perbaikan 64 Sekolah
BACA JUGA: Pemkab Gresik Kembali Gelar Mudik Gratis, Pendaftaran Mulai 11 Maret 2025
Pendataan keluarga PMI mulai dilakukan secara aktif di wilayah-wilayah tersebut, . Termasuk anak-anak yang tinggal di luar negeri. Langkah itu pun krusial, mengingat banyak pekerja migran berangkat secara nonprosedural, menikah tanpa pencatatan, dan akhirnya melahirkan generasi tanpa dokumen.
“Ini bukan hanya soal Malaysia. Ini soal tata kelola migrasi kita sendiri,” ujar Gus Yani. Tentu, tiga anak yang baru dipulangkan hanyalah gelombang awal. Pemkab Gresik memperkirakan masih ada sekitar 30 anak PMI asal Gresik di Malaysia dengan kondisi serupa. Pemerintah daerah menargetkan pemulangan berikutnya dilakukan sebelum tahun ajaran baru.
Gus Yani menegaskan, program tersebut akan berlanjut. Pemkab Gresik telah menandatangani nota kesepahaman dengan KBRI Kuala Lumpur. Jalur komunikasi dibuka secara permanen, sementara pendataan keluarga pekerja migran dilakukan dari tingkat desa.
Info grafis pekerja migran Jawa Timur.-Arya Firman-Harian Disway-
Target berikutnya, pemulangan akan terus dilakukan sebelum tahun ajaran baru agar anak-anak tidak terlambat masuk sekolah. “Kami ingin ini jadi sistem. Bukan reaksi sesaat,” katanya.
Baginya, pemulangan anak PMI adalah bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia Gresik. Ia juga menekankan pentingnya edukasi kepada keluarga pekerja migran tentang pencatatan sipil dan prosedur keberangkatan resmi.