Pengawasan tersebut mencakup kebijakan dan kinerja Direksi, pengelolaan serta pengembangan Dana Jaminan Sosial, hingga penyampaian laporan kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN.
Dalam menjalankan fungsinya, Dewan Pengawas berwenang menetapkan rencana kerja dan anggaran tahunan, meminta laporan Direksi, mengakses serta menelaah data penyelenggaraan BPJS, dan memberikan rekomendasi kepada Presiden terkait kinerja Direksi.
BACA JUGA:4 Daerah di Pasuruan Raya Raih UHC Awards 2026, Cakupan BPJS Kesehatan Tembus 99 Persen
BACA JUGA:Iuran BPJS Kesehatan 2026 Dipastikan Tidak Naik, Pemerintah Siapkan Subsidi Rp20 Triliun
"Direksi berfungsi melaksanakan operasional BPJS guna menjamin peserta memperoleh manfaat sesuai haknya. Direksi bertugas mengelola BPJS mulai dari perencanaan hingga evaluasi, mewakili BPJS di dalam dan di luar pengadilan, serta memastikan Dewan Pengawas dapat menjalankan fungsinya," ujarnya.
Direksi juga memiliki kewenangan menetapkan struktur organisasi dan sistem kepegawaian, mengelola sumber daya manusia, mengatur tata kelola pengadaan barang dan jasa, serta melakukan pengelolaan dan pemindahtanganan aset sesuai batas nilai dan mekanisme yang diatur undang-undang.
Profil Prihati Pujowaskito
Mayjen TNI (Purn) Dr. dr. Prihati Pujowaskito, Sp.JP(K), FIHF AA, MMRS dikenal sebagai dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dengan latar belakang militer serta pengalaman panjang di bidang pelayanan kesehatan dan manajemen rumah sakit.
Ia lahir di Solo, 29 Maret 1967. Kariernya dimulai sebagai Dokter Komando Pasukan Khusus pada 1990–2000, sebelum kemudian berkiprah sebagai dokter spesialis jantung di lingkungan TNI AD.
Prihati juga pernah menjabat sebagai Kepala Departemen Jantung RSPAD Gatot Soebroto pada 2018–2021 dan Direktur Pengawasan Medik di rumah sakit yang sama pada 2021–2022.
Pada periode 2023–2025, ia dipercaya mengemban tugas sebagai Dekan Fakultas Militer di Universitas Pertahanan Republik Indonesia. (*)